(Taiwan, ROC) -- Presiden Lai Ching-te dalam rapat pejabat tinggi keamanan nasional mengungkit 17 strategi dalam menanggapi 5 ancaman besar dari Tiongkok terhadap keamanan nasional Taiwan. Terkait dengan hal ini Perdana Menteri Cho Jung-tai hari ini (14/3) dalam wawancara di Yuan Legislatif menyampaikan, pengadilan militer hanya diberlakukan jika terdapat kejahatan militer, sama sekali berbeda dengan yang diterapkan sebelumnya.
Presiden Lai Ching-te, dalam rapat pejabat tinggi keamanan nasional yang digelar kemarin tanggal 13 Maret 2025 menyampaikan, terkait dengan 17 strategi dalam menanggapi 5 ancaman besar dari Tiongkok terhadap keamanan nasional Taiwan, termasuk di dalamnya pemulihan kembali strategi pengadilan kemiliteran. Terkait dengan hal ini Perdana Menteri Cho Jung-tai dalam wawancara di Yuan Legislatif menyampaikan, ketika kekuatan musuh tidak menggunakan kebebasan dan demokrasi, memecahkan kebebasan dan demokrasi nasional kita, maka tentu saja tindakan Presiden dalam segera menjaga kekuatan dan keamanan nasional merupakan keharusan.
Cho Jung-tai menyampaikan, pengadilan militer hanyalah diberlakukan apabila terdapat kejahatan militer, batasannya dipersempit untuk penggunakan pada objek dan tindakan tertentu, berbeda dengan sebelumnya yang diberlakukan secara menyeluruh.
Terkait dengan kritikan dari partai oposisi terkait pemulihan pengadilan militer yang berarti sama saja memasuki darurat militer. Cho Jung-tai menyampaikan, terkait pengadilan militer perorangan atau organisasi perlu untuk revisi undang-undang atau membentuk undang-undang, pemerintah akan setahap demi setahap menyelesaikannya secara hukum di era demokrasi ini. PM Cho menyampaikan, berharap tiap-tiap kementerian dapat berdasarkan apa yang disampaikan Presiden untuk membangun mekanisme perlindungan keamanan nasional.