(Taiwan, ROC) --- Legislatif Yuan meninjau kembali RUU Pembagian Pendapatan dan Pengeluaran Fiskal pada tanggal 12. Ketua kaukus Kuomintang (KMT) Fu Kun-chi (傅崐萁) dan legislator KMT Weng Hsiao-ling (翁曉玲) bersama-sama mengajukan pertanyaan. Fu Kun-chi bertanya, apakah Yuan Eksekutif setuju dengan pernyataan Amerika Serikat (AS) yang berharap agar anggaran pertahanan Taiwan akan mencapai 10% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)? Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyampaikan, bahwa pada tahap saat ini, Republik Tiongkok tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan pendanaan pertahanan yang mencapai hampir NT$2,6 triliun.
Yuan Legislatif mengesahkan pembacaan ketiga amandemen “Undang-Undang Alokasi Pendapatan dan Pengeluaran Dana” pada akhir tahun lalu (2024). Pemerintah pusat akan mengucurkan dana sekitar NT$ 370 miliar lebih untuk pemerintah daerah dan kota. Yuan Eksekutif mendapati hal itu sulit dilaksanakan dan merujuk Yuan Legislatif untuk meninjau kembali.
Ketua kaukus KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) dan legislator KMT Weng Hsiao-ling (翁曉玲) bersama-sama mengajukan pertanyaan. Fu Kun-chi bertanya tentang pernyataan Amerika Serikat (AS) yang berharap agar anggaran pertahanan Taiwan yang dapat mencapai 10% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, berdasarkan ramalan PDB Taiwan tahun ini (2025) yaitu NT$26,8868 triliun. Jika dihitung sebesar 10%, anggaran pertahanan hampir mencapai NT$2,688 triliun dan bertanya, apakah Yuan Eksekutif setuju dengan permintaan AS?
Cho Jung-tai menanggapi, bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengajukan permintaan serupa ke banyak negara, tapi PM Cho dengan jujur mengakui bahwa Republik Tiongkok saat ini tidak mampu mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar NT$2,6 triliun. Pemerintah akan membuat penilaian berdasarkan kemampuan keuangan dan kebutuhan militer. Cho Jung-tai berkata, “Republik Tiongkok saat ini tidak memiliki kemampuan menyusun anggaran pertahanan sebesar NT$2,6 triliun, jadi kami akan menimbang kemampuan keuangan kami sendiri dengan kebutuhan peralatan tentara nasional (Fu Kun-chi: bisakah Anda menolak secara terbuka, menyatakan secara terbuka, jika AS meminta untuk belanja senjata sebesar NT$2,688 triliun, 10% dari PDB kita, apakah Anda setuju?) Saat ini kami belum memiliki kemampuan untuk menyiapkan anggaran untuk tahun 2025. Jika memiliki kemampuan dan kebutuhan, kami akan mempertimbangkannya lagi. Ini adalah masalah yang tidak ada.”
Fu Kun-chi juga menyebutkan, apakah Taiwan akan memulihkan sistem wajib militer 2 tahun. Cho Jung-tai menegaskan, bahwa pemerintah belum membahas masalah ini dan tidak memiliki rencana yang relevan. Lamanya masa tugas wajib militer ditentukan oleh negara dan tidak berubah karena tuntutan eksternal. Pemerintah tidak memiliki rencana penyesuaian pada tahap ini.
Saat Fu Kun-chi sedang berbicara, seorang legislator Partai Demokratik Progresif (DPP) melakukan siaran langsung dari bawah mimbar, legislator Hsu Yu-chen (許宇甄) menginterupsi dan bertanya kepada Ketua Yuan Legislatif, Han Kuo-yu (韓國瑜), bertanya, “apakah rapat parlemen dapat terus direkam?” FU Kun-chi menambahkan, bahwa sidang parlemen telah memiliki rekaman langsung untuk umum dan untuk menghindari penyuntingan acak dan serangan pasukan siber berikutnya, ia mengkritik DPP karena menggunakan metode mengapit untuk menyiarkan langsung.
Legislator DPP Wu Szu-yao (吳思瑤) membalas bahwa dia menyiarkan langsung dari awal hingga akhir dan tidak mengganggu pertanyaan. Sebagai tanggapan, legislator KMT Yeh Yuan-chih (葉元之) dituduh menyiarkan anggaran rahasia secara langsung, sementara legislator KMT Chen Yu-jen (陳玉珍) langsung memblokir kamera siaran langsung, yang memicu perselisihan antara kedua belah pihak.
Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu meredakan nada bicara dan menyampaikan, bahwa dia menghormati pendapat para anggota parlemen yang, tetapi pendapat tersebut dapat dimasukkan dalam konsultasi serta diskusi pemerintah dan oposisi di masa mendatang.