(Taiwan, ROC) -- Terkait dengan selebgram asal Tiongkok bernama “Yaya di Taiwan / 亞亞在台灣” yang mengeluarkan pernyataan mendukung unifikasi Taiwan dengan kekerasan, Ditjen Imigrasi Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan telah membatalkan izin tinggalnya di Taiwan yang sebelumnya diperoleh melalui hubungan keluarga. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) pada hari ini (12/3) mengemukakan bahwa setiap pasangan asing yang datang ke Taiwan harus mencintai tanah dan masyarakat di sini, serta menghargai keluarganya dan saling menghormati. Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) menambahkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, apalagi menjadi alasan untuk menyerang Taiwan dengan kekerasan.
Selebgram asal Tiongkok bernama “Yaya di Taiwan / 亞亞在台灣” baru-baru ini mengunggah video di platform TikTok versi internasional, yang mengakui jika dirinya menjadi korban pelaporan jahat yang diduga terkait dengan pernyataan bernuansa propaganda unifikasi. Yaya menyebut bahwa dirinya telah dipanggil untuk wawancara oleh Ditjen Imigrasi dan mengungkapkan proses wawancara tersebut. Dirinya pun mempertanyakan apakah kebebasan berpendapat di Taiwan dibatasi, serta mengkhawatirkan kemungkinan pencabutan izin tinggalnya.
Ditjen Imigrasi pada Selasa (11/3) menyebutkan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat. Namun, selebgram tersebut telah mengunggah pernyataan seperti “Tiongkok tidak lagi memerlukan alasan lain untuk menyatukan Taiwan dengan kekerasan” dan “Mengapa belum juga dilakukan unifikasi dengan kekerasan”, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Setelah dilakukan penyelidikan sesuai hukum dan berkonsultasi dengan lembaga terkait, pihak berwenang memutuskan untuk mencabut izin tinggalnya di Taiwan yang diperoleh melalui hubungan keluarga dan akan mengatur jadwal deportasinya.
Dalam pertemuan peninjauan kembali UU Perencanaan Keuangan di Yuan Legislatif pada hari ini (12/3), anggota parlemen dari Partai Progresif Demokrat (DPP) Lin Chun-hsien (林俊憲) saat sidang interpelasi menyatakan bahwa terkait selebgram Tiongkok yang menyebarkan pernyataan mendukung unifikasi Taiwan dengan kekerasan, pemerintah selain memberikan hiumbauan yang baik, juga harus memiliki ketegasan untuk menegakkan hukum.
PM Cho menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa saat ini izin tinggal influencer Tiongkok tersebut telah dicabut dan diganti dengan izin keluar-masuk Taiwan satu kali. Dirinya berharap agar setiap pasangan asing yang datang ke Taiwan mencintai tanah dan masyarakat di Taiwan.
Mendagri Liu Shyh-fang (劉世芳) menyampaikan, Ditjen Imigrasi telah membuat keputusan berdasarkan fakta. Selebgram yang bersangkutan telah mengunggah banyak video di platform TikTok yang berisi pernyataan seperti “Taiwan selamanya adalah bagian dari Tiongkok” dan “Unifikasi kedua sisi selat akan dan pasti terjadi” sedari Mei tahun lalu (2024) hingga Januari tahun ini. Pernyataan tersebut dianggap telah melanggar prinsip bahwa Taiwan adalah negara berdaulat, serta melanggar batas terkait ketertiban sosial dan keamanan nasional.
Mendagri Liu dalam sebuah wawancara saat sebelum menghadiri rapat menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah alasan untuk mendukung unifikasi Taiwan dengan kekerasan.
Menanggapi usulan anggota legislatif dari Partai Kuomintang (KMT) Hsu Yu-chen (許宇甄) dan Yu Hao (游顥), yang mengajukan agar pasangan warga negara Tiongkok diperlakukan saama dengan pasangan asing lainnya dalam hal perolehan kartu identitas, dengan mengurangi masa tunggu naturalisasi dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Mendagri Liu menyatakan bahwa dari sudut pandang MOI, risiko terkait geopolitik dan situasi internasional semakin meningkat. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji fakta yang ada dan meminta anggota legislatif untuk mempertimbangkannya dan tidak terburu-buru melakukan perubahan tersebut.