(Taiwan, ROC) -- Presiden Lai Ching-te pada hari ini (28/2) menghadiri upacara penting 28 Februari yang memeringati perdamaian nasional ke-78 tahun. Beliau mengatakan, insiden 28 Februari bukan konflik etnis, melainkan kehancuran displin militer, menjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh Chiang Kai-shek pada masa pemerintahannya, Presiden Lai kembali menyatakan permintaan maaf, juga meminta maaf kepada keluarga Lin atas kasus pembunuhan yang terjadi. Presiden Lai menekankan pemerintah akan berlanjut mempromosikan keadilan transisi, mencakup publikasi arsip politik, melestarikan kejadian sejarah dan menjamin tragedi tidak akan terulang kembali.
Presiden meyampaikan, untuk pertama kalinya menjabat sebagai presiden menghadiri upacara perdamaian nasional 28 Februari, Beliau memberikan penghormatan kepada semua korban yang berani menghadapi otoritarianisme, saat bersamaan juga menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban dan dirinya akan selalu bersama dengan mereka.
Presiden Lai mengatakan, insiden 28 Februari bukan konflik etnis, saat ini diperingati juga tidak bertujuan untuk menimbulkan konflik etnis, jika demikian maka tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, tidak ada refleksi diri, tidak ada sikap permintaan maaf, benar-benar sikap dan perbuatan yang tidak pantas. Beliau mengatakan, insiden 28 Februari terjadi dikarenakan pada masa tersebut standar hidup dari militer Daratan Tiongkok yang tidak sebanding dengan Taiwan, maka mereka mencuri, merampok dan merusak, ditambah dengan Chiang Kai-shek yang ingin menguasai Taiwan malah melakukan kejahatan.
Presiden Lai Ching-te mengatakan, “Displin pasukan militer Kuomintang di bawah Jenderal Chen Yi mengalami kehancuran, dan diktator Chiang Kai-shek dengan kondisi kalah perang di Daratan Tiongkok, dengan perbuatan keji untuk menguasai Taiwan. Taiwan kehilangan satu generasi kalangan elit.”
Presiden menunjuk, setelah beberapa dekade, insiden 28 Februari menjadi hal tabu dalam komunitas Taiwan, baru setelah Taiwan demokrasi, pemerintah baru mulai meminta maaf, memberikan kompensasi dan membangun monumen, dan setiap tahun memperingati insiden ini. Beliau mengatakan, meskipun keadilan transisi mengalami kemajuan akan tetapi masyarakat Taiwan masih meragukan, karena ketika ada korban, namun tidak ada pelaku dan fakta sangat tidak jelas, selain tidak bisa memberikan penjelasan kepada korban dan pihak keluarga, maka kehidupan masyarakat belum benar-benar damai dan tenang.
Presiden Lai mengatakan, “Saya meminta kepada Kementerian Kebudayaan untuk mengaktifkan prosedur peninjauan, gereja Gikong (義光) disisipkan menjadi “lokasi penting keadilan transisional”, harus dijaga dan dilestarikan. Saya berharap agar generasi masyarakat Taiwan dapat mengunjungi tempat bersejarah, merenungkan dan memikirkan penindasan terhadap HAM dan kebebasan yang disebabkan oleh pemerintahan otoriter, dan bersama-sama memperdalam perkembangan demokrasi Taiwan”.
Terakhir, Presiden Lai mengatakan upacara peringatan insiden 28 Februari ini tidak hanya untuk mengenang para korban, mengobati luka dan rasa sakit, saat bersamaan juga berharap menjadi sejarah acuan agar tragedi ini tidak terulang kembali.