(Taiwan, ROC) - Presiden Lai Ching-te (賴清德) kembali meminta maaf pada para korban Peristiwa 2-28 atas nama pemerintah, dan mengatakan bahwa "keadilan transisional" adalah pekerjaan yang belum selesai dan harus diteruskan dengan terus mengejar keadilan dan kebenaran, melaksanakan pembukaan dan penerapan arsip politik, mengakui perbedaan antara demokrasi dan otoritas, mempertahankan kebebasan dan kedaulatan, dan mengizinkan rakyat Taiwan, terlepas dari etnis atau siapa yang datang lebih dulu atau lebih belakangan, menjadi penentu masa depan sendiri, dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi.
Presiden Lai mengungkapkan hal tersebut di Istana Presiden pada hari Senin saat menemui delegasi perwakilan keluarga korban Peristiwa 2-28 yang kini berdomisili di luar negeri dalam rangka memperingati 78 tahun terjadinya insiden tersebut.
Lai berterima kasih pada para anggota delegasi yang mengusahakan rektifikasi Peristiwa 2-28 dalam jangka panjang dan selalu bersuara demi Taiwan, juga mengakui bahwa insiden penindasan yang dilakukan pemerintah pada 28 Februari 1947 adalah suatu kesalahan.
Kepala negara mengatakan bahwa Peristiwa 2-28 telah merugikan Taiwan dengan harga yang sangat tinggi dan menyebabkan trauma generasi yang terus berlanjut hingga hari ini, maka Lai sekali lagi meminta maaf atas nama pemerintah.
Presiden Lai mengatakan, “Meninggalnya para elite sosial ini telah menyebabkan kerugian yang tak terkira bagi masyarakat Taiwan. Atas nama pemerintah, saya ingin sekali lagi meminta maaf kepada semuanya. Langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah termasuk mengakui kesalahan, meminta maaf, memberikan kompensasi, menyelidiki kebenaran, memulihkan reputasi, mencabut putusan, mendirikan tugu peringatan dan monumen, dan pemerintah pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.”
Menurut Lai, upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk memajukan keadilan transisional ditujukan untuk menuntut kebenaran, kompensasi, keadilan, dan menjamin agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi, sehingga generasi mendatang akan tahu bahwa demokrasi yang mereka nikmati saat ini bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah, tetapi merupakan hasil darah dan air mata para leluhur mereka.
Presiden juga menekankan bahwa tidak peduli siapa yang datang lebih awal atau lambat, dan tidak peduli suku bangsanya, selama mengidentifikasi diri dengan tanah ini, mereka adalah pemilik tanah ini. Lai berharap 23 juta warga Taiwan dapat bersatu untuk melindungi Taiwan dan mempertahankan sistem konstitusional demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, sehingga Taiwan dapat terus makmur dan berkembang, dan generasi mendatang dapat hidup dalam kedamaian dan stabilitas jangka panjang di tanah ini.
Sekedar informasi, Peristiwa 2-28 merupakan insiden penindasan berdarah di Taiwan yang berawal dari tanggal 28 Februari 1947 dan berlangsung sepanjang tiga bulan. Insiden ini diwarnai dengan penangkapan dan pembunuhan lebih dari 1.000 warga sipil Taiwan yang dianggap pengacau oleh tentara Nasionalis.