(Taiwan, ROC) – Terkait dengan masalah warga Taiwan yang memegang “izin tinggal” Tiongkok, pemerintah Taiwan telah memutuskan untuk kembali melakukan revisi Undang-Undang Hubungan antar Masyarakat Lintas Selat. Dalam sebuah wawancara di hari ini (18/2), Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC), Chiu Chui-cheng (邱垂正) menyampaikan, bahwa selain meninjau pengalaman di masa lalu, para akademisi dan pakar diundang untuk berdiskusi dan berkomunikasi, di saat yang sama, upaya untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang relevan juga akan dilakukan selama sesi baru Yuan Legislatif.
Ketua Dewan MAC, Chiu Chui-cheng menyampaikan, bahwa karena meningkatnya warga Taiwan yang mengajukan izin tinggal, izin menetap, dan kartu identitas di Daratan Tiongkok, mengingatkan masyarakat Taiwan akan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pihaknya meninjau kembali amandemen terkait regulasi lintas selat dan mengingatkan masyarakat tentang risiko pengajuan berbagai dokumen di Daratan Tiongkok. Chiu Chui-cheng mengatakan, “Ada beberapa peraturan terkait pengajuan izin tinggal bagi warga Taiwan di tahun 2018, kami akan meninjau kembali pekerjaan hukum sebelumnya. Di satu sisi, kami akan mengundang sejumlah pakar dan akademisi, di sisi lain kami juga akan berkomunikasi dengan semua sektor masyarakat. Ketika pekerjaan legislatif yang relevan telah mencapai hasil tertentu, kami akan menjelaskan hasilnya kepada semua sektor.”
Pemerintah Daratan Tiongkok meluncurkan izin tinggal pada bulan Agustus 2018. MAC kemudian menggambarkannya sebagai strategi front persatuan dan “plot politik untuk menjinakkan wilayah Taiwan secara sepihak.” Oleh karena itu, dipertimbangkan penambahan ketentuan dalam peraturan lintas selat, bahwa warga Taiwan yang memperoleh izin tinggal di Tiongkok daratan harus secara aktif melapor kepada otoritas yang berwenang untuk pendaftaran, dan untuk mempertimbangkan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan dan tepat terhadap pelamar yang memegang jabatan publik atau militer yang penting dan sensitif. MAC juga merilis jajak pendapat yang menunjukkan bahwa hampir 50% responden mendukung bahwa izin tinggal harus dilaporkan dan didaftarkan. Ketika Presiden Lai Ching-te menjabat sebagai Perdana Menteri, ia menyebutkan dalam pidato kebijakannya di Yuan Legislatif pada bulan Oktober 2018 bahwa Yuan Eksekutif akan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola penerbitan izin tinggal bagi warga Taiwan oleh Tiongkok, yang memberi mereka hak yang sama dengan penduduk Tiongkok, guna menjaga stabilitas sosial di Taiwan." Namun, praktik "deklarasi dan pendaftaran" memicu diskusi dari semua lapisan masyarakat, dan pekerjaan legislatif terkait ditangguhkan.
Presiden Lai baru-baru ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi tentang keamanan nasional. Pada konferensi pers setelah pertemuan tersebut, ia menyatakan bahwa untuk mencegah bahaya terhadap keamanan nasional yang disebabkan oleh front persatuan, infiltrasi, dan operasi kognitif Tiongkok, ia akan terus mempromosikan reformasi hukum keamanan nasional, memperluas pembangunan jaringan keamanan nasional, meningkatkan ketahanan sosial, dan mempromosikan persatuan internal.