(Taiwan, ROC) -- Kantor Perwakilan di Afrika Selatan (Perwakilan Kontak Taipei untuk Republik Afrika Selatan) kembali diminta untuk memindahkan kantor perwakilannya keluar dari ibukota Afrika Selatan, selain itu juga memiliki rencana untuk mengubah nama menjadi “kantor dagang dan ekonomi”. Untuk hal ini, Kementerian Luar Negeri Taiwan kembali menegaskan posisinya dan tidak menerima pemerintah Afrika Selatan melanggar kesepakatan kedua belah pihak, akan terus bersikeras untuk tetap menghormati prinsip dan berkomunikasi dengan pemerintah Afrika Selatan. Untuk selanjutnya akan menantikan respons dari pemerintah Afrika Selatan, bersamaan dengan waktu itu juga akan berdasarkan keputusan dan perencanaan dari pihak Taiwan dalam menanggapi hal ini serta akan memberikan penjelasan terkait pada Afrika Selatan pada waktu yang tepat. Wakil Divisi Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Chen Yung-po (陳詠博) menyampaikan, sejak timbulnya masalah ini pada tahun lalu dan terus melakukan komunikasi serta negosiasi dengan pihak terkait, hal ini akan terus dilakukan dan terus berupaya tanpa pernah terputus.
Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau, Afrika Selatan yang tahun ini menjadi tuan rumah dari pelaksanaan KTT G20, seharusnya mematuhi kerangka hukum tahun 1997 terkait hubungan kedua belah pihak, sebelumnya setelah melalui negosiasi Taiwan dan Fiji juga telah mencapai konsensus untuk tidak melakukan paksaan apapun terhadap misi masing-masing atau pihak lain tidak boleh mengambil tindakan campur tangan menjalankan misi dan fungsi layanan bagi perantauannya.
Selain itu, Presiden Somaliland yang baru menjabat pada Desember tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan, kantor perwakilan Taiwan di Somaliland dan pemerintah baru Somaliland terus berkomunikasi dan melakukan pertukaran pandangan untuk pencapaian yang terbaik, diyakini hubungan Taiwan dan Somaliland akan dapat semakin berkembang dan kuat.