(Taiwan, ROC) Taiwan menyoroti “UU Penghindaran Pajak Berganda AS-Taiwan Dipercepat (United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)” yang sempat gagal pada sidang kongres AS sebelumnya, pada hari ini kembali dibahas, dalam sidang DPR dengan 423 suara setuju, 1 suara tak setuju. RUU tersebut akan berlanjut disampaikan kepada Senat untuk diputuskan dan setelah ditandatangani presiden baru diberlakukan.
“UU Penghindaran Pajak Berganda AS-Taiwan Dipercepat” memiliki 2 pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan perorangan Taiwan dan AS yang telah dikenakan pajak berganda selama beberapa dekade. Pertama, dengan mengubah UU perpajakan AS saat ini, warga Taiwan yang memberikan pelayanan, memenuhi persyaratan maka tidak perlu dikenakan pajak, bagi warga Taiwan yang memiliki penghasilan tertentu di AS, seperti bunga atau dividen saham bisa menikmati fasilitas pemotongan pajak yang lebih rendah.
Yang kedua, menetapkan Otorisasi Perjanjian Pajak Amerika Serikat-Taiwan (United States-Taiwan Tax Agreement Authorization Act), berharap dapat dilegalisasi untuk memberikan wewenang kepada presiden AS dan Taiwan untuk melakukan pembahasan terkait pajak berganda dengan Taiwan dan mencapai kesepakatan.
Ketua Komite Perencanaan Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Jason Smith mengatakan, sebelum putusan hari ini, AS adalah salah satu mitra dagang terbesar Taiwan, akan tetapi tidak memiliki perjanjian pajak, yang menandakan posisi tenaga kerja AS merasa dirugikan. “Jika hubungan AS-Taiwan dimanipulasi untuk melawan Tiongkok, maka tenaga kerja Taiwan harus ditempatkan pada posisi kompetituf yang setara.”
DPR Judy Chu secara khusus menunjuk dampak pajak berganda terhadap perorangan Taiwan di AS. Ia mengatakan, di bawa kondisi tidak ada perjanjian, jika tenaga kerja AS diutus bekerja di Taiwan untuk dilatih bekerja di pabrik wafer, ada kemungkinan perlu membayar 2 kali pajak untuk penghasilan yang didapat.
Judy mengatakan, pebisnis Taiwan pernah mengeluh kepadanya, menjalankan bisnis di dua pasar AAS dan Taiwan, tengah menghadapi tagihan pajak dalam jumlah besar, sehingga membuatnya harus mengurangi investasi lintas batas. Selain itu, Kantor Perwakilan AS di Taiwan (AIT) melakukan survei terhadap perusahaan Taiwan di AS, diantaranya 79% responden menyampaikan, hambatan utama dalam berinvestasi adalah pajak berganda. Oleh karena itu, menunjukkan betapa pentingnya penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda sangat diperlukan.
“UU Penghindaran Pajak Berganda AS-Taiwan Dipercepat” sudah melewati persetujuan DPR AS, selanjutnya apabila disahkan oleh Senat AS, akan disampaikan kepada Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden AS, melakukan pertukaran dokumen internasional AS-Taiwan, menjamin pengurangan pajak dan hubungan timbal balik kedua pihak yang saling menguntungkan.