(Taiwan, ROC) -- Yuan Legislatif menolak usulan revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Yuan Eksekutif. Istana Kepresidenan dan Yuan Eksekutif menerima dokumen penolakan tersebut dari Yuan Legislatif pada 13 Januari. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengungkapkan bahwa keputusan ini tidak dapat diubah dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam .
Mengenai langkah solutif selanjutnya, Cho Jung-tai menjelaskan bahwa dirinya telah meminta Menteri Tanpa Portofolio Lin Ming-hsin (林明昕), untuk mengumpulkan berbagai pendapat. Cho mengatakan, "Selanjutnya, masih ada banyak hak konstitusional dan prosedur pemulihan yang perlu dijalankan. Saya juga telah mendengar banyak pandangan dan argumen dari para ahli hukum publik. Di antaranya, ada juga yang memberikan penjelasan mengenai berbagai kasus sebelumnya terkait pengajuan interpretasi konstitusi. Saat ini, Yuan Eksekutif melalui Menteri Lin Ming-hsin sedang mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak untuk membahasnya lebih lanjut."
Baru-baru ini, Yuan Legislatif menyetujui amandemen Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam pembacaan ketiga. Amandemen tersebut menetapkan bahwa keputusan pengadilan konstitusi harus melibatkan setidaknya 10 hakim agung, dengan minimal 9 hakim menyetujui untuk dapat mengeluarkan pengumuman inkonstitusional.
Namun, Yuan Eksekutif menilai bahwa sebelum jumlah hakim agung terpenuhi, pengadilan konstitusi tidak dapat berfungsi secara efektif, yang dapat menghambat pemulihan hak rakyat. Oleh karena itu, Yuan Eksekutif mengajukan usulan revisi ulang. Namun, melalui pemungutan suara tertutup pada 10 Januari, Yuan Legislatif menolak usulan tersebut lalu mengirimkan dokumen pemberitahuan penolakan tersebut ke Istana Kepresidenan dan Yuan Eksekutif pada 13 Januari.