(Taiwan, ROC) --- Pada Selasa kemarin (24/12), Yuan Legislatif melakukan pemungutan suara untuk nominasi hakim konstitusi, di mana semua 7 nama calon ditolak. Terkait dengan nama nominasi yang akan diajukan oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) di masa depan, Wakil Sekretaris Jenderal KMT (Kuomintang), Chen Yu-jen (陳玉珍), Rabu hari ini (25/12) menyatakan harapannya agar Lai Ching-te dapat berkomunikasi lebih banyak dengan semua partai sebelum mengajukan calon pengganti.
Sekretaris DPP, Rosalia Wu (吳思瑤), berpendapat bahwa berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, DPP (Partai Progresif Demokrat) tidak akan dan seharusnya tidak terlibat dalam proses seleksi awal.
Presiden Lai Ching-te telah menominasikan 7 hakim konstitusi pada akhir Agustus tahun ini. Dalam pemungutan suara terbuka di Yuan Legislatif pada Selasa kemarin (24/12), akhirnya semua 7 calon hakim konstitusi tidak mencapai ambang batas persetujuan karena KMT menolak semua kandidat, TPP (Taiwan People’s Party) hanya menyetujui calon hakim Liu Ching-yi (劉靜怡), dan DPP memberikan suara tidak setuju untuk Liu Ching-yi.
Juru bicara Istana Kepresidenan, Karen Kuo (郭雅慧), menyatakan bahwa Istana Kepresidenan menghormati hasil pemeriksaan Yuan Legislatif dan Presiden Lai akan melanjutkan proses nominasi pengganti.
Ketika media bertanya apakah Partai DPP tidak mempercayai calon yang dinominasikan oleh Presiden Lai Ching-te, Sekjen Partai DPP, Tsai Yi-yu (蔡易餘), menyatakan bahwa Lai Ching-te telah menominasikan hakim konstitusi berdasarkan prinsip melampaui perbedaan posisi dan pandangan politik, tetapi pada akhirnya fraksi partai membuat keputusan bulat untuk tidak menyetujui nominasi Liu Ching-yi setelah mengevaluasi situasi pasca amandemen UU Mahkamah Konstitusi, dan ini bukan masalah ketidakpercayaan terhadap siapapun.
Rosalia Wu menambahkan bahwa presiden memiliki hak nominasi dan Yuan Legislatif memiliki hak persetujuan. DPP menjalankan prinsip pemisahan kekuasaan, dan tidak berarti Yuan Legislatif harus menyetujui setiap nominasi dari presiden.
Rosalia Wu mengatakan, "Presiden akan melakukan diskusi dan pengaturan lebih lanjut mengenai nominasi pengganti di masa depan. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan DPP dan hak pemeriksaan serta persetujuan, maka fraksi DPP tidak akan dan seharusnya tidak terlibat dalam proses seleksi awal atau terlalu terlibat dalam proses ini, menghormati pemisahan kekuasaan."
Sedangkan anggota Yuan Legislatif dari Partai KMT, Hung Meng-kai (洪孟楷), menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan nominasi hakim konstitusi kemarin, terlihat bahwa sebelum menominasikan 7 hakim konstitusi, Presiden Lai tidak hanya tidak berkomunikasi dengan fraksi KMT dan TPP, tetapi juga tidak berkomunikasi dengan fraksi Partai DPP.
Ia mendesak Kepala Negara untuk segera mengajukan kandidat yang memenuhi harapan masyarakat.
Hung Meng-kai mengatakan, "Karena itu kami benar-benar mendesak, sekarang harus menyelesaikan situasi ini, Presiden Lai Ching-te dalam waktu dua bulan harus segera mengajukan kandidat hakim konstitusi yang memenuhi standar harapan masyarakat, memiliki reputasi moral yang tinggi, dan dapat diterima oleh semua pihak, untuk dikirim ke Yuan Legislatif, agar setelah diperiksa dengan baik oleh Yuan Legislatif, dapat disetujui. Setelah disetujui, dengan 15 hakim konstitusi, pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi selanjutnya juga tidak akan terlalu terpengaruh."
Wakil Sekjen KMT, Chen Yu-jen, dalam wawancara menyatakan bahwa politik pada dasarnya adalah tentang konflik, komunikasi, dan kompromi. Dia berharap bahwa ketika Lai Ching-te mengajukan kandidat pengganti di masa mendatang, harus mempertimbangkan kehendak demokratis seluruh rakyat dan dapat berkomunikasi lebih banyak dengan semua partai sebelum melakukan nominasi.