(Taiwan, ROC) --- Amandemen Undang-Undang Alokasi Anggaran telah disahkan dalam pembacaan ketiga di Yuan Legislatif pada Jumat kemarin (20/12), yang mana nantinya mengharuskan pemerintah pusat mengalokasikan NT$375,4 miliar kepada pemerintah daerah.
Yuan Eksekutif menekankan bahwa versi baru dari undang-undang ini akan berdampak pada anggaran pemerintah pusat tahun mendatang. Sehingga muncul perhatian perihal apakah perlu dilakukan penyusunan ulang anggaran.
Menanggapi hal di atas, Menteri Keuangan, Chuang Tsui-yun (莊翠雲), menyampaikan bahwa dikarenakan anggaran tahun 2025 akan segera dimulai, maka tidak mungkin untuk melakukan penyusunan ulang saat ini. Meski demikian, pihaknya akan tetap mencari berbagai langkah penyelesaian administratif.
Anggota legislator dari Partai Kuomintang (KMT) menyerukan pemotongan 10% dari total anggaran untuk mengalokasikan dana ke daerah.
Yuan Legislatif baru-baru ini mengesahkan amandemen "Undang-Undang Alokasi Anggaran", mengubah rasio distribusi pajak antara pusat dengan daerah dari 75% berbanding 25%, menjadi 65% berbanding 35%, mendekati rasio 60% berbanding 40% sebelum reformasi provinsi tahun 1999.
Yuan Eksekutif menilai undang-undang baru ini akan melemahkan kemampuan keuangan pusat dan mempengaruhi pengeluaran untuk pertahanan nasional, kesejahteraan sosial, pembangunan perumahan publik, dan lainnya.
Karena versi baru undang-undang ini mengharuskan pemerintah pusat mengalokasikan NT$375,4 miliar kepada daerah, muncul perhatian apakah mungkin dilakukan penyusunan ulang anggaran.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan, Chuang Tsui-yun, dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan jadwal saat ini, tidak mungkin melakukan penyusunan ulang anggaran total, dan hanya bisa mencari penyelesaian administratif terkait.
Chuang Tsui-yun mengatakan, "Tahun 2025 akan dimulai minggu depan, bagaimana bisa dilakukan penyusunan ulang, bagaimana kebijakan pemerintah pusat bisa dilaksanakan. Selain pemerintah pusat, sebenarnya juga ada anggaran daerah, mereka juga telah menyelesaikan peninjauan terkait. Dari 22 kabupaten dan kota yang kami ketahui, hanya tersisa 4 atau 3 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peninjauan. Saya pikir hal ini sangat penting, kami juga sedang berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik, serta akan berdiskusi bersama Yuan Eksekutif mengenai berbagai langkah penyelesaian administratif konstitusional, dan kami sedang mengevaluasi berbagai langkah tersebut."
Anggota legislator dari kubu Partai KMT, Lin Te-fu (林德福), menyatakan dalam sesi interpelasi bahwa "Undang-Undang Alokasi Anggaran" tidak direvisi selama 25 tahun, dan sekarang setelah disahkan dalam pembacaan ketiga di Yuan Legislatif, lembaga eksekutif mengajukan berbagai cara untuk menentangnya. Ia berharap pegawai negeri sipil akan mematuhi hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang.