(Taiwan, ROC) -- Departemen Pertahanan AS pada Rabu (18/12) merilis laporan kekuatan militer RRT tahun 2024. Laporan tersebut menyatakan bahwa kemajuan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) RRT dalam mencapai target modernisasi militer tahun 2027 menunjukkan hasil yang beragam. Namun, TPR terus meningkatkan tekanan diplomatik, politik, dan militer terhadap Taiwan, termasuk mengerahkan angkatan laut di sekitar Taiwan secara berkelanjutan serta menggelar aksi militer secara mencolok.
Terkait hal tersebut, Menhan Koo dalam sebuah wawancara saat berada di Yuan Legislatif pada hari ini (19/12) menyebutkan bahwa AS memandang ekspansi militer RRT dari sudut pandang strategi global untuk mengevaluasi dampaknya terhadap dunia. Sementara terkait Taiwan, laporan tersebut menekankan ancaman Negeri Panda terhadap Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi militer Negeri Tirai Bambu merusak perdamaian dan stabilitas regional, memicu perhatian berbagai negara, serta mendorong penguatan kerja sama keamanan antar negara di kawasan.
Menhan Koo menunjukkan, banyak negara kini menyadari ancaman dari pihak Negeri Tirai Bambu dan bersedia menggunakan kekuatan untuk mencegah potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik atau Selat Taiwan. Oleh karena itu, Taiwan tentu juga harus memperkuat kemampuan pertahanan dirinya.
Terkait anggaran tahun 2025 “Produksi Mandiri Kapal Selam - Pembangunan Kapal Lanjutan Tahap ke-3” yang diusulkan oleh anggota legislatif untuk dibekukan atau dihapus, beberapa pihak menilai bahwa proyek pembangunan 7 kapal dalam jangka waktu 14 tahuun terlalu lama dan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional baru. Menanggapi hal tersebut, Menhan Koo menjelaskan bahwa setelah evaluasi, militer Taiwan memang memiliki kebutuhan operasional untuk 7 kapal produksi massal dan akan membangun kapal tersebut secara bertahap.
Sementara itu, baru-baru ini terungkap kasus mata-mata RRT di Batalyon Polisi Militer 211. Selain itu, juga muncul laporan bahwa seorang perwira polisi dari Biro Keamanan Khusus yang bertanggung jawab atas keamanan Presiden diduga membocorkan jadwal tidak resmi Presiden Lai Ching-te (賴清德). Menanggapi hal ini, Menhan Koo menyatakan bahwa upaya infiltrasi RRT terhadap Taiwan sangat meluas. Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan akan terus memperkuat kesadaran perlindungan keamanan personel militer serta menerapkan langkah pengelolaan risiko untuk melawan infiltrasi RRT.