(Taiwan, ROC) --- Anggota legislator dari Partai DPP (Partai Progresif Demokratik), Lee Kun Tse (李昆澤), mengajukan pertanyaan tertulis kepada Yuan Eksekutif terkait isu tiga hari libur per minggu dan pengurangan jam kerja.
Menanggapi hal di atas, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyatakan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk revisi peraturan terkait, dampak terhadap pekerja dan pengusaha, ekonomi nasional, serta hak pendidikan siswa. Kebijakan ini membutuhkan perencanaan menyeluruh dan konsensus sosial.
Lee Kun Tse menunjukkan bahwa laporan "State of the Global Workplace 2024" yang dirilis Gallup pada Juni tahun ini mengungkapkan hanya 41% pekerja Taiwan yang merasa bersemangat dalam bekerja.
Angka di atas jauh di bawah negara-negara seperti Finlandia, Denmark, dan Islandia yang mencapai 60-70%. Survei dari beberapa agen tenaga kerja lokal pada April lalu juga menunjukkan indeks kebahagiaan pekerja Taiwan hanya 57 poin, dengan rata-rata jam kerja hampir 10 jam per hari. Lebih dari 64% pekerja mengalami kelelahan berlebih, menjadikan indeks kebahagiaan terendah dalam 5 tahun terakhir.
Lee Kun Tse menyebutkan bahwa berbagai negara seperti Inggris, Swedia, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Islandia, dan Belgia telah mulai menguji coba kebijakan tiga hari libur dalam seminggu, tanpa pengurangan gaji sejak 2022.
Hasil uji coba menunjukkan penurunan tingkat kelelahan kerja yang signifikan, pengurangan cuti sakit hingga 65%, dan pendapatan perusahaan tidak menurun bahkan sedikit meningkat. Produktivitas kerja dan kesehatan mental pekerja juga menunjukkan peningkatan yang nyata.
Lee Kun Tse menekankan bahwa Jepang telah memasukkan tiga hari libur dalam rekomendasi resmi pemerintah. Di Inggris, 90% perusahaan yang mengikuti uji coba akan melanjutkan kebijakan ini, dengan beberapa di antaranya menjadikannya sebagai kebijakan permanen.
Taiwan perlu mencontoh pengalaman negara-negara ini dengan melakukan penelitian dan perencanaan awal tentang pengurangan jam kerja, serta menetapkan jadwal konkret untuk uji coba sistem ini di tempat kerja.
Menanggapi hal tersebut, MOL menyatakan bahwa jam kerja normal yang berlaku di Taiwan saat ini adalah 40 jam per minggu, sama seperti kebanyakan negara di dunia.
"Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan" juga menjamin hak pekerja untuk libur dua hari per minggu. Memang benar beberapa perusahaan di luar negeri telah mencoba mengatur 40 jam kerja dalam 4 hari.
Di Taiwan sendiri, "UU Ketenagakerjaan" memiliki ketentuan tentang jam kerja fleksibel untuk periode 2 atau 4 minggu, yang memungkinkan konsentrasi jam kerja untuk mengurangi hari kerja, seperti yang sudah diterapkan dalam sistem shift di industri manufaktur atau penjadwalan di sektor jasa.
Mengenai usulan tiga hari libur, MOL menjelaskan bahwa pihaknya tahun lalu telah mengadakan pertemuan dengan kelompok pekerja dan pengusaha, akademisi, serta instansi terkait untuk membahas "tiga hari libur" dan "pengurangan jam kerja mingguan".
Kebijakan ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya revisi peraturan, tetapi juga dampaknya terhadap kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha), ekonomi nasional, transportasi, layanan kesehatan, perawatan, keamanan, pertahanan, kehidupan masyarakat, serta hak pendidikan siswa. Semua ini membutuhkan perencanaan komprehensif dan konsensus sosial.
Selain itu, menurut evaluasi Direktorat Jenderal Kepegawaian Yuan Eksekutif, lembaga pemerintah harus memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Penerapan tiga hari libur akan berdampak luas pada pola hidup masyarakat, pengaturan transportasi, transaksi keuangan, dan hak pendidikan siswa.
Saat ini masih belum ada data atau pengalaman dari negara lain mengenai dampak penerapan tiga hari libur secara menyeluruh terhadap efektivitas administrasi pemerintahan dan kesehatan pegawai. Oleh karena itu, perlu untuk terus mengamati hasil uji coba di negara-negara lain sebelum mempertimbangkan penerapannya.