(Taiwan, ROC) --- Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada Selasa malam, yang kemudian dicabut setelah mendapat persetujuan parlemen. Situasi ini sontak saja langsung menarik perhatian internasional.
Menanggapi kekhawatiran anggota legislator tentang kemungkinan situasi serupa terjadi di Taiwan, Wakil Sekretaris Jenderal Yuan Legislatif, ChangYu-jung (張裕榮), menyatakan bahwa hal tersebut "tidak mungkin" terjadi di Taiwan, mengingat negara demokrasi konstitusional seharusnya tidak menggunakan cara seperti itu.
Jika memang terjadi, Yuan Legislatif memiliki hak konstitusional atas gedungnya dan memiliki pengaturan pertahanan terkait.
Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol merupakan yang ke-17 kalinya dan yang pertama dalam 40 tahun terakhir di Korea Selatan. Pasukan militer memecahkan jendela dan memasuki gedung parlemen setempat pada Rabu (4/12), serta mengunci pintu masuk dan keluar.
Namun, parlemen kemudian menyetujui pencabutan status darurat, dan Presiden Yoon Suk-yeol mencabut perintah darurat militer pada Rabu pagi hari.
Kejadian di Korea Selatan tersebut sontak saja membuat beberapa anggota Yuan Legislatif mempertanyakan kemungkinan situasi serupa terjadi di Taiwan. Menurut konstitusi Taiwan, Presiden dapat mengumumkan darurat militer, tetapi harus mendapat persetujuan atau ratifikasi dari Yuan Legislatif, dan selama periode darurat militer, Yuan Legislatif tidak dapat dibubarkan.
Menanggapi pertanyaan dari anggota legislator dari kubu Partai KMT, Lo Chih-chiang (羅智強), Wakil Sekjen ChangYu-jung menekankan bahwa negara demokrasi konstitusional tidak seharusnya menangani masalah dengan cara seperti itu.
ChangYu-jung mengatakan, "Pada dasarnya, dalam masyarakat yang demokratis dan bebas, hak setiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya harus dihormati. Mengenai alasan di balik keputusan Presiden Yoon, saya tidak bisa memberikan komentar."
Ketika Lo Chih-chiang menanyakan bagaimana Yuan Legislatif akan merespons jika situasi seperti di Korea Selatan terjadi di Taiwan, ChangYu-jung menjelaskan bahwa menurut konstitusi, parlemen memiliki hak atas gedungnya dan memiliki pengaturan pertahanan.
Menanggapi pertanyaan lanjutan tentang apakah polisi Yuan Legislatif memiliki kemampuan pertahanan yang memadai menghadapi militer, ChangYu-jung mengakui bahwa ada kesenjangan kekuatan yang signifikan, tetapi dari segi hukum, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi karena lembaga-lembaga konstitusional harus saling menghormati.