(Taiwan, ROC) -- Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) mengadakan rapat tahunan Komite Eksekutif pada 27 November di Vancouver, Kanada. Berdasarkan laporan situs berita politik Politico.eu, permohonan Taiwan dan Tiongkok untuk bergabung akan ditangguhkan dalam organisasi perdagangan ini, sementara Kosta Rika kemungkinan akan menjadi anggota berikutnya yang diterima.
Laporan Politico.eu menyebutkan bahwa karena masalah politik sensitif terkait "satu Tiongkok”, anggota CPTPP saat ini belum mencapai konsensus mengenai keanggotaan Taiwan. Akibatnya, pada pertemuan ini, permohonan Tiongkok dan Taiwan harus ditunda, sementara permohonan Kosta Rika akan menjadi prioritas untuk dibahas.
Politico.eu menyebutkan, CPTPP memiliki skala ekonomi sekitar 15% dari persentase global, dengan negara-negara pendiri termasuk Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Peru, Chili, Meksiko, Brunei, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Inggris menjadi anggota baru pertama setelah mengajukan permohonan pada Februari 2021. Proses penerimaan dimulai pada Juni tahun yang sama dan diselesaikan setelah tiga tahun. Inggris akan resmi bergabung dengan CPTPP pada 15 Desember 2024.
Laporan menunjukkan, Tiongkok mengajukan permohonan bergabung pada 16 September 2021, diikuti oleh Taiwan pada 22 September 2021. Namun, karena alasan politik, selama lebih dari tiga tahun, proses penerimaan untuk kedua negara tersebut belum dimulai. Negara lain yang kemudian mengajukan permohonan adalah Ukraina, Uruguay, Kosta Rika, Ekuador, dan Indonesia.
Laporan juga mengungkapkan bahwa Vietnam, Singapura, dan Malaysia, yang memiliki hubungan erat dengan Beijing dan menganggap Tiongkok sebagai mitra dagang utama sehingga mereka secara terbuka mendukung keanggotaan Tiongkok di CPTPP.
Berdasarkan pernyataan seorang pejabat Kanada yang terlibat dalam Komite Eksekutif CPTPP, setiap calon anggota ekonomi harus mendapatkan konsensus dari semua anggota untuk melanjutkan proses negosiasi.
Selain itu, CPTPP juga menetapkan "Prinsip Auckland," yang mengharuskan pemohon menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk memenuhi standar CPTPP, memiliki rekam jejak baik dalam mematuhi aturan perdagangan, dan mendapat dukungan konsensus dari anggota saat ini.
Seorang pejabat senior dari salah satu negara anggota Komite Eksekutif CPTPP mengatakan bahwa Taiwan telah memenuhi dua prinsip pertama, namun belum berhasil "mendapatkan konsensus". "Masih ada beberapa negara anggota yang perlu diyakinkan," ujarnya.