(Taiwan, ROC) --- Pada Rabu hari ini (20/11), Komite Dalam Negeri Yuan Legislatif menjadwalkan peninjauan rancangan amandemen Undang-Undang Penarikan (Recall). Di antara usulan amandemen, proposal yang diajukan oleh legislator Kuomintang (KMT) untuk mengubah ambang batas suara Recall memicu kontroversi. Partai KMT dan DPP (Partai Progersif Demokratik) mengerahkan anggota legislator mereka masing-masing yang akhirnya menimbulkan perdebatan sengit.
Ketua Central Election Commission (CEC), Lee Chin-yung (李進勇), mengatakan bahwa Recall adalah hak sipil yang dijamin oleh Konstitusi. Setiap proposal yang melibatkan ambang batas Recall perlu mempertimbangkan kembali apakah itu melanggar Konstitusi. Lee Chin-yung juga menunjukkan bahwa melampirkan salinan KTP pada petisi akan melibatkan perlindungan data pribadi masyarakat. Masyarakat mungkin enggan berpartisipasi dalam penandatanganan karena takut akan penipuan. Amandemen ini juga perlu dipertimbangkan.
Lee Chin-yung juga mengatakan bahwa persyaratan suara persetujuan Recall harus melebihi jumlah suara yang dimenangkan dalam pemilihan awal juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, karena ada masalah besar dengan dasar perbandingannya.
Lee Chin-yung mengatakan, "Dari pemungutan suara saat pemilu hingga pemungutan suara Recall, setidaknya ada jeda satu setengah tahun. Dalam satu setengah tahun, orang dan segalanya banyak berubah. Menggunakan opini publik dari satu setengah tahun yang lalu selama pemilu untuk mengubah atau menekan opini publik selama Recall satu setengah tahun kemudian, apakah dasar seperti itu tepat? Masalah lainnya adalah bahwa pemungutan suara pemilu dan pemungutan suara Recall memiliki dasar yang berbeda dalam hal jumlah kandidat, jumlah orang yang terpilih, dan tingkat partisipasi pemilih. Tidak masuk akal untuk membandingkan dua kumpulan data dengan dasar yang berbeda."
Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) mengatakan bahwa sebelumnya telah mengadakan audiensi publik, dan tidak ada konsensus di antara para sarjana, pakar, dan kelompok partai mengenai amandemen tersebut. Dia percaya bahwa status quo harus dipertahankan sampai konsensus sosial tercapai, dan yang terbaik adalah tidak mengusulkan amandemen di bawah persaingan antar partai.
Liu Shyh-fang menunjukkan bahwa mengamandemen undang-undang tanpa konsensus dapat mengakibatkan tiga konsekuensi negatif. Pertama, jika persyaratan untuk petisi Recall dinaikkan, itu akan melemahkan keinginan masyarakat untuk menggunakan hak mereka untuk Recall. Kedua, menaikkan ambang batas Recall dapat merugikan pelaksanaan hak-hak sipil. Ketiga, mengamandemen undang-undang tanpa konsensus sosial akan meningkatkan ketegangan antar partai politik yang berbeda.
Liu Shyh-fang mengatakan bahwa mempertahankan status quo Undang-Undang Recall sejauh mungkin adalah tindakan terbaik.
Mengenai apakah akan melampirkan salinan KTP pada petisi, Liu Shyh-fang mengatakan bahwa di bawah sistem saat ini, lembaga pemilihan dapat mendeteksi dan menangani petisi palsu. Membutuhkan salinan KTP dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk mengajukan petisi Recall karena masalah privasi dan keamanan informasi.
Liu Shyh-fang mengatakan bahwa ketika kedua belah pihak tidak dapat mencapai konsensus tentang pengetatan persyaratan petisi dan ambang batas Recall, itu hanya akan memperburuk persaingan antar partai atau meningkatkan perlawanan dari kelompok masyarakat sipil dan warga negara, yang mana dapat merugikan stabilitas sosial dan penguatan pembangunan ekonomi.