(Taipei, Taiwan) -- Kehadiran 68 awak kapal asal Tiongkok di perusahaan pelayaran milik negara, China Steel Express Corporation (CSE), memicu kekhawatiran anggota legislator Taiwan terkait potensi risiko keamanan nasional. Kekhawatiran ini mengemuka saat Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hadir di hadapan anggota Yuan Legislatif (19/11) untuk membahas suntikan dana sebesar NT$100 miliar kepada perusahaan listrik negara, Taipower.
Anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Hung Sun-han (洪申翰), menyoroti bahwa dari empat perusahaan milik negara di bawah Kementerian Urusan Perekonomian (MOEA) yang mempekerjakan awak kapal, hanya CSE yang mempekerjakan warga negara Tiongkok. Tiga perusahaan lainnya, yaitu Taipower, CPC Corporation, dan CSBC Corporation, tidak mempekerjakan awak kapal asal Tiongkok.
Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Cho Jung-tai menekankan pentingnya perdamaian dan kemakmuran bersama di Selat Taiwan. Namun, ia juga mengakui bahwa keberadaan awak kapal asal Tiongkok di CSE perlu menjadi perhatian.
PM Cho mengatakan, "Saya sarankan bapak menteri untuk menginstruksikan China Steel Corporation (CSC) dan CSE agar melakukan pengawasan yang tepat terhadap awak kapal asing, termasuk yang berasal dari Tiongkok. Jika terjadi sesuatu, diperlukan manajemen dan mekanisme kontrol yang ketat untuk menjamin kelancaran operasional perusahaan dan keamanan nasional kita."
Menteri MOEA, J.W. Kuo (郭智輝) memastikan bahwa pihaknya akan segera meminta CSE untuk melakukan perbaikan. Menteri J.W. Kuo menyampaikan bahwa kebocoran informasi operasional kapal akan merugikan Taiwan. Ia menegaskan akan meminta CSE untuk segera melakukan perbaikan.
Menteri J.W. Kuo mengatakan, "Kami akan segera membahas hal ini dan berupaya memperbaikinya dalam waktu dekat. Namun, masalah ketenagakerjaan cukup kompleks karena kurangnya tenaga kerja. Kami telah meminta mereka untuk segera melakukan perbaikan."
Menanggapi hal ini, Hung Sun-han mendesak Komisi Badan Usaha Milik Negara Negara di bawah MOEA untuk menyusun rencana pengurangan bertahap awak kapal asal Tiongkok di perusahaan milik negara dalam waktu dua bulan.
PM Cho menanggapi dengan meminta MOEA untuk mengkaji dan merumuskan solusi yang lebih rasional, aman, dan efisien. Menteri J.W. Kuo pun menyanggupi untuk menyusun rencana terkait dalam waktu dua bulan.