(Taiwan, ROC) Perdana Menteri Cho Jung-tai kemarin (7/11) mengundang lintas parpol untuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembahasan ini mencapai 3 mufakat, mencakup penambahan dana anggaran tahun depan untuk kompensasi larangan penebangan sebesar NT$ 60.000,- per hektar per tahun; nilai poin asuransi kesehatan sebesar NT$ 0,95 per poin harus mencapai standar pada akhir Juni tahun depan; serta usungan rencana pembelian pangan nasional sebelum akhir tahun.
Dalam sidang Yuan Legislatif pada hari Jumat ini (8/11), dikarenakan agenda rapat belum dipastikan, Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu memulai rapat dan mengumpulkan anggota partai berkuasa dan oposisi untuk melakukan pembahasan, rapat pembahasan berjalan dengan baik, parpol berkuasa dan oposisi menyetujui, pembahasan APBN tahun depan diagendakan dalam sidang rapat pembahasan tanggal 8 November.
Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu mengatakan, “Setiap partai menyetujui “Tindak Lanjut Usulan APBN Pemerintah Pusat Tahun 2025” yang dituangkan dalam sidang pembahasan ke-8 kalinya, yang digelar pada hari Jumat, 8 November 2024, maka “Rancangan APBN Pemerintah Pusat Tahun 2025” diserahkan kepada Komite Keuangan untuk ditinjau sesuai dengan tabel alokasi dan waktu yang ditentukan, tanpa ada peninjauan ulang.”
Meskipun hak persetujuan 3 personalia di antaranya Komite Yuan Penguji, Ketua Mahkamah Agung Yuan Yudisial dan Komisi Komunikasi Nasional (NCC) telah merampungkan prosedur, namun belum ada peninjauan substansial, Ketua Koordinator Partai Demokrat Progresif Ker Chien-ming(柯建銘) dalam rapat pembahasan menyampaikan, 3 pejabat tinggi selanjutnya akan menghadapi permasalahan, ditambah dengan anggaran untuk BUMN dan Taipower yang juga perlu ada penambahan anggaran, semua harus diselesaikan sebelum pertengahan Januari tahun depan, maka dianjurkan agar partai berkuasa dan oposisi pada tanggal 12 November mendatang, membahas jadwal peninjauan hak persetujuan 3 pejabat tinggi dan 2 RUU g anggaran utama pada tanggal 12 November mendatang.
Ketua Koordinator partai Kuomintang (KMT), Fu Kun-chi (傅崐萁) mengatakan, DPP telah menarik balik perjuangan ideologi politik, juga menjadi sikap menghargai Yuan Legislatif, kelompok partai turut menyatakan dukungannya. Sekjen parpol KMT Lin Szu-ming (林思銘) menekankan, partai KMT tidak pernah menghadang peninjauan kasus personalia. Sedangkan Ketua Koordinator Taiwan People’s Party (TPP) Huang Kuo-chang(黃國昌) menambahkan, TPP bersikap mendukung hak persetujuan personalia, namun berharap bersifat substantif dan peninjauan secara ketat.
Akhirnya pembahasan yang berlangsung hampir 2 bulan berhasil dirampung sesuai dengan prosedur.