(Taiwan, ROC) -- Menteri Ketenagakerjaan Taiwan Ho Pei-shan (何佩珊) pada 30 Oktober menghadiri rapat Komite Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan Lingkungan Yuan Legislatif untuk melaporkan isu kekurangan tenaga kerja dan mengungkapkan hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 66.000 lowongan pekerjaan di seluruh Taiwan yang tidak terisi dalam waktu lebih dari enam bulan.
Namun, para anggota parlemen mempertanyakan data tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik (DGBAS) Taiwan pada bulan Agustus, terdapat 242.000 lowongan pekerjaan yang masih kosong. Jadi, apakah kekurangan tenaga kerja di Taiwan mencapai 66.000 atau 242.000 orang?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ho Pei-shan berpendapat bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) lebih akurat. Ho Pei-shan berpendapat bahwa data dari MOL sebaiknya dijadikan acuan utama, karena survei dari DGBAS mudah menimbulkan kesalahpahaman.
Komite Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan Lingkungan Yuan Legislatif pada tanggal 30 mengundang Menteri Tenaga Kerja Ho Pei-shan untuk menyampaikan laporan khusus mengenai "Gambaran Kekurangan Pekerja Penuh Waktu Nasional". MOL juga untuk pertama kalinya mengumumkan survei terkait kekurangan tenaga kerja. Hingga akhir Juli tahun ini, diperkirakan ada sekitar 66.000 posisi di seluruh Taiwan yang sudah lebih dari enam bulan tidak terisi.
Ho Pei-shan menjelaskan bahwa survei kementerian ini didasarkan pada sampel dari unit perusahaan yang terdaftar dalam asuransi ketenagakerjaan hingga akhir Juli tahun ini dengan total 4.018 sampel yang valid.
Hasil survei menunjukkan bahwa kekurangan tenaga kerja paling banyak terjadi pada tingkat teknisi menengah, dengan kekosongan mencapai 40.000 posisi atau 59,7%. Sebaliknya, pekerja teknis dasar dan tenaga kerja fisik hanya memiliki 5.000 posisi kosong atau 7,7%. Ini menunjukkan bahwa Taiwan sebenarnya paling membutuhkan teknisi tingkat menengah, bukan pekerja fisik dasar.
Ho Pei-shan menekankan bahwa data kementerian lebih akurat untuk kebijakan keputusan, sementara data dari DGBAS cenderung menghasilkan persepsi keliru karena sifat surveinya yang hanya menanyakan posisi kosong pada waktu tertentu, tanpa memperhitungkan apakah posisi tersebut segera terisi dalam waktu dekat. Dia juga mengungkapkan akan bekerja sama dengan DGBAS dalam waktu satu bulan untuk menghasilkan satu versi data yang terintegrasi dan lebih konsisten.