(Taiwan, ROC) Taifun Kong-rey melanda Taiwan, anggota legislator menyampaikan, apabila pekerja tidak bekerja saat terjadi bencana alam, sesuai dengan peraturan pemberi kerja diperkenankan tidak memberi upah, berbeda dengan pegawai negeri sipil, maka legislator mengimbau agar peraturan tersebut direvisi, akan tetapi Kementerian Ketenagakerjaan merespons, “ada kesulitan”, saat ini hanya mengingatkan kepada pemberi kerja “sebaiknya” tidak memotong upah pekerja.
Legislator parpol Kuomintang Wang Cheng-hsu(王正旭) dalam sidang Yuan Legislatif mempertanyakan peraturan terkait pekerja yang berangkat bekerja, Wang Cheng-hsu mengatakan, menurut Kementerian Ketenagakerjaan “Poin-poin penting pengelolaan kehadiran pekerja dan pembayaran upah di instansi saat terjadi bencana alam”, apabila pekerja tidak masuk kerja saat terjadi bencana alam, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku pemberi kerja diperkenan untuk tidak membayar upah pada hari tersebut, akan tetapi berbeda dengan pegawai negeri sipil apabila tidak masuk kerja karena taifun, maka gaji tetap wajib dibayar.
Oleh karena itu, dengan alasan keselamatan pekerja disesuaikan dengan pegawai negeri, maka poin ketidakhadiran pekerja saat bencana alam yang diatur Kementerian Ketenagakerjaan, apakah dapat dirubah menjadi tetap dibayar upah?
Sehubungan dengan ini, Menaker Ho Pei-shan (何佩珊) apabila pekerja tidak masuk kerja saat dilanda taifun, ada kesulitan untuk mengubah secara langsung peraturan agar pekerja mendapatkan upah pada hari tersebut, dan pihaknya hanya mengeluarkan naskah pers dan meminta agar pemberi kerja sebaiknya tidak memotong upah pekerja.
Ho Pei-shan mengatakan, di Taiwan terdapat banyak usaha kecil menengah (UKM), dibandingkan dengan banyak negara di dunia yang tidak mengatur libur karena bencana alam atau taifun, dilihat dari kondisi dalam negeri saat ini, revisi ini sulit dilakukan, bahkan jika ada kepala daerah libur karena taifun maka bisa membuat warga tidak senang, apalagi diatur dalam UU Ketenagakerjaan.