(Taiwan, ROC) – Baru-baru ini dilaporkan, bahwa terkait dengan tekanan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), maka pemerintah Afrika Selatan meminta kantor perwakilan Taiwan di Afrika Selatan untuk keluar dari Ibu Kota Pretoria sebelum akhir Oktober. Jika tidak pindah, maka kantor perwakilan tersebut akan langsung ditutup. Menter Luar Negeri Lin Chia-lung (林佳龍) menekankan, bahwa kantor perwakilan Taiwan di Pretoria beroperasi dengan normal dan “tidak perlu pindah.” Kedua belah pihak telah mendirikan kantor penghubung di ibu kota sesuai dengan kerangka bilateral yang ditandatangani pada tahun 1997, Afrika Selatan tidak dapat memutuskan kontrak secara sepihak. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) yang hadir dalam rapat kebijakan umum di Yuan Legislatif pada 22 Oktober ditanyai mengenai tekanan Afrika Selatan terhadap Taiwan. Cho Jung-tai menegaskan, bahwa jika ada pelanggaran norma-norma internasional dan tindakan koersif kepada kita, tentu kita harus berargumen dengan alasan, hal ini bukan hanya masalah relokasi tempat, ini merupakan masalah negara dan martabatnya, yang harus dijaga dengan sekuat tenaga.
Baru-baru ini dilaporkan, bahwa pemerintah Afrika Selatan karena tekanan dari RRT meminta kantor perwakilan Taiwan di Afrika Selatan untuk keluar dari Pretoria, ibu kota Afrika Selatan pada akhir Oktober, mengatakan dengan tegas bahwa “tidak ada ruang untuk negosiasi.” Menlu Lin Chia-lung menyampaikan, bahwa tim tanggap darurat telah dibentuk untuk membahas tindakan pencegahan. Terkait dengan pelanggaran kontrak sepihak dari Afrika Selatan tanpa konsultasi dan pelanggaran terhadap struktur hubungan bilateral ditandatangani pada 1997, pihak Taiwan akan berjuang keras.
Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) Chiu Chih-wei (邱志偉) menyampaikan, bahwa Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk memboikot dan tidak merelokasi kantor perwakilan Taiwan di Afrika Selatan. Perdana Menteri Cho Jung-tai menjawab, bahwa ia mendukung keputusan dari Kementerian Luar Negeri dan staf asing yang mempertimbangkan situasi internasional. Cho Jung-tai menekankan, jika Afrika Selatan melanggar norma-norma internasional dan menggunakan tindakan koersif, maka kita harus berdebat. Ia mengatakan, “Alasannya bukanlah tempat, satu masalahnya, seluruh negeri dan martabatnya. Kita harus menjaga martabat dengan sekuat mungkin, tapi tentu pihak lain sepertinya mendapatkan tekanan besar dari pihak lain (RRT).”
RRT telah menekan kantor perwakilan Taiwan di luar negeri dan Afrika Selatan bukanlah kasus pertama. Dulu, Nigeria juga menekan kantor perwakilan Taiwan di Nigeria karena faktor RRT. Tidak hanya namanya harus berubah, tapi juga harus pindah dari ibu kota Abuja dan mengurangi jumlah personil yang ditempatkan. Polisi bersenjata bahkan dikerahkan untuk mendorong perwakilan Taiwan di Nigeria untuk keluar dari negara tersebut dalam waktu tertentu. Cho Jung-tai menekankan bahwa dari kasus-kasus tersebut dapat terlihat, bahwa Taiwan berkompetisi dengan RRT dalam diplomasi dan Taiwan harus menyediakan sumber daya dan dukungan kepada para staf diplomasi asing Taiwan. Terkait apakah Kementerian Luar Negeri telah mengusulkan boikot terhadap Afrika Selatan dan apakah akan meminta kantor perwakilan Afrika Selatan keluar dari Taipei, Cho Jung-tai menyampaikan, bahwa Kemenlu masih melakukan negosiasi.