(Taiwan, ROC) - Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia, sulit bagi dunia luar untuk mengetahui kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Pembelot Korea Utara Jo Eun-sil mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Radio Taiwan Internasional (Rti) bahwa kehidupan di Korea Utara bagaikan "hidup di 'penjara tanpa tembok'" karena kebebasan sangat dibatasi di mana-mana. Dia juga menggambarkan bagaimana para pejabat Korea Utara secara ketat mengontrol kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk melalui kerja paksa, dan bahkan mengontrol pilihan-pilihan sederhana seperti pakaian atau gaya rambut.
Meski memiliki gelar sarjana, Jo Eun-sil mengatakan dia tidak dapat membuat pilihan mengenai karirnya karena pemerintah mendikte semua tugas pekerjaan dan gaji. Dia juga mengkritik kebijakan rezim Korea Utara yang mengutamakan militer, yang mengakibatkan masyarakat menerima gaji yang kecil. Gaji sebulan hanya cukup untuk membeli sebotol soju, sehingga memaksa masyarakat Korea Utara mencari cara lain untuk bertahan hidup.
Jo juga mengatakan, ketika meninggalkan Korea Utara pada tahun 2019, tidak jarang terjadi situasi di mana satu dari 10 orang di negara tersebut meninggal karena kelaparan. Kurangnya otonomi pribadi dan harapan untuk masa depan yang lebih baik akhirnya memaksanya untuk membelot dari Korea Utara.
Amnesty International cabang Korea Selatan menerbitkan buku "60+ Voices - Reflecting on Everyday Lives in North Korea" tahun lalu, yang berisi kisah lebih dari 60 pembelot Korea Utara, termasuk pengalaman pribadi Jo Eun-sil.
Buku ini mengumpulkan testimoni dari para pembelot Korea Utara dan merinci pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin dihadapi warga Korea Utara dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk eksekusi di depan umum, penyiksaan, pemenjaraan, dan penghilangan paksa. Amnesty International Taiwan akan merilis versi bahasa Mandarin dari buku tersebut minggu depan.
Choi Jae-hoon, pakar Korea Utara di Amnesty International Korea Selatan yang telah mewawancarai lebih dari 500 pembelot Korea Utara selama dekade terakhir, mengatakan bahwa meskipun banyak orang percaya bahwa tidak ada yang berubah di Korea Utara, dia mengamati bahwa kebijakan Pyongyang telah berubah secara bertahap selama 20 tahun terakhir.
Choi mendesak masyarakat untuk mendukung upaya Amnesty International atas nama hak asasi manusia untuk membantu mengatasi kurangnya perlindungan hak asasi manusia di Korea Utara.