(Taiwan, ROC) -- Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) dari Kementerian Tenaga Kerja (MOL) menyampaikan beberapa waktu lalu, bahwa pihaknya telah mengundang Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW), Ditjen Imigrasi, kantor-kantor perwakilan pekerja migran asing di Taiwan, majikan, serta kelompok agensi sebanyak dua kali di tahun ini untuk membahas panduan perlindungan hak dan kepentingan para ibu dan anak pekerja migran. Pembahasan ini tengah disesuaikan dan direvisi, kemudian akan dirilis dan diterapkan sesegera mungkin untuk melindungi kepentingan pekerja migran selama kehamilan dan pengasuhan anak mereka.
Beberapa media memberitakan bahwa ada pekerja migran yang melahirkan di rumah majikannya. Para majikan khawatir jika pasien tidak ada yang merawat dan masih harus memikul tanggung jawab untuk merawat para pekerja migran maupun anak-anak mereka.
WDA menyampaikan, bahwa untuk membantu para PMA dalam masa kehamilan, persalinan, perawatan anak, dan kebutuhan lainnya selama bekerja di Taiwan, pihaknya kini berencana untuk merumuskan pedoman perlindungan hak dan kepentingan bagi mereka. Tahun ini, mereka telah 2 kali mengundang pihak MOHW, Ditjen Imigrasi, kantor-kantor perwakilan pekerja migran asing di Taiwan, majikan, serta kelompok agensi dan pekerja migran untuk berdiskusi bersama.
Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan, bahwa pedoman yang diusulkan dalam pembahasan antara lain penyediaan hal-hal yang memerlukan perhatian dan bantuan sumber daya bagi para PMA, majikan, maupun agensi sesuai dengan beberapa tahapan yang ada, mulai dari sebelum kehamilan, selama kehamilan, setelah kelahiran, dan perawatan anak. MOHW sedang menyesuaikan dan merevisi pedoman ini, mengacu pada pendapat yang relevan dan akan merilis serta menerapkannya sesegera mungkin.
MOL menyampaikan, ketika PMA sedang hamil atau melahirkan dan keluarga pasien membutuhkan perawatan, sementara PMA terkait tidak dapat bekerja, maka pihak majikan dapat berkonsultasi dengan pusat manajemen perawatan jangka panjang setempat untuk menggunakan layanan perawatan jangka pendek yang disubsidi oleh MOL.
Selain itu, MOL juga menyampaikan, jika pihak majikan dan pekerja mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak, maka majikan dapat mempekerjakan pekerja migran baru sesuai dengan hukum, Pekerja migran terkait juga secara sah dapat beralih ke majikan baru. Sesuai dengan UU Kesetaraan Gender di Tempat Kerja Taiwan, para pemberi kerja tidak diperbolehkan mempekerjakan PMA baru jika pekerja diberhentikan secara sepihak karena hamil dan melahirkan, untuk menghindari hukuman pelanggaran aturan.
Jika PMA memerlukan konsultasi atau bantuan dalam merawat anak selama kehamilan atau setelah melahirkan, mereka dapat mencari sumber layanan relevan yang disediakan oleh hotline 1955 atau pemerintah daerah.
Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa sejak tahun 2021 dan 2024, tiga pusat layanan konsultasi ibu dan anak telah didirikan di Kota Taoyuan, Kabupaten Changhua dan Kota Kaohsiung untuk memberikan konsultasi dan pendidikan, pendampingan yang suportif, penempatan darurat dan transisi pekerjaan bagi pekerja migran terkait dengan hak melahirkan, bekerja, serta layanan lain. Tahun ini pihaknya telah membantu hampir 200 orang. Selain itu, jika PMA, pasangannya, dan keluarga juga telah mendiskusikan rencana perawatan lanjutan anak-anak dan memutuskan kembali ke negara asal untuk perawatan mereka, maka MOL akan pusat layanan terkait akan menghubungi lembaga perwakilan dari negara asal di Taiwan untuk memproses sertifikasi identitas dan dokumen perjalanan anak-anak tersebut.