(Taiwan, ROC) --- Rencana Kementerian Pendidikan Taiwan untuk mengganti nama "Ujian Kompetensi Bahasa Hokkien" menjadi "Ujian Kompetensi Bahasa Taiyu Taiwan" telah memicu perdebatan sengit perihal standarisasi nama. Wakil Menteri Kebudayaan, Lee Ching-hui (李靜慧), menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menegaskan bahwa semua bahasa telah mengakar kuat di Taiwan. Penambahan kata "Taiwan" dan nama tempat pada setiap bahasa, seperti "Bahasa Hakka Taiwan" dan "Bahasa Suku Penduduk Asli Taiwan", bertujuan untuk menunjukkan bahwa semua bahasa yang ada adalah bagian tak terpisahkan dari bahasa Taiwan.
"Ujian Kompetensi Bahasa Hokkien" yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan akan secara resmi berganti nama menjadi "Ujian Kompetensi Bahasa Taiyu Taiwan". Kementerian Kebudayaan juga telah menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk meninjau dan merevisi penggunaan nama bahasa nasional dalam komunikasi eksternal, dengan mengutamakan istilah "Bahasa Taiyu Taiwan", "Bahasa Hakka Taiwan," "Bahasa Suku Penduduk Asli Taiwan," dan "Bahasa Isyarat Taiwan". Kebijakan ini serta merta memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pada Rabu hari ini (9/10), Komite Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif mengundang Kementerian Kebudayaan, Dewan Urusan Hakka, dan Dewan Masyarakat Suku Penduduk Asli untuk memberikan laporan khusus.
Laporan tersebut membahas apakah istilah "Bahasa Taiyu Taiwan" sesuai dengan definisi "bahasa nasional", apakah penggunaan istilah tersebut berpotensi merugikan eksistensi bahasa lain di Taiwan, dan rencana revisi kebijakan "Bahasa Taiyu Taiwan."
Dalam laporan tertulisnya, Kementerian Kebudayaan menekankan bahwa standarisasi nama ini tidak hanya ditujukan untuk "Bahasa Taiyu Taiwan" saja, tetapi juga mencakup "Bahasa Hakka Taiwan", "Bahasa Suku Penduduk Asli Taiwan", dan "Bahasa Isyarat Taiwan".
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menegaskan bahwa "bahasa ibu dari semua kelompok etnis di Taiwan adalah bahasa Taiwan." Penambahan kata "Taiwan" di setiap bahasa tidak mengimplikasikan dominasi satu bahasa tertentu atas yang lain.
Kementerian Kebudayaan memahami kekhawatiran yang muncul dari beberapa kelompok etnis dan berharap bahwa semua kelompok etnis dapat mengidentifikasi diri sebagai "orang Taiwan" dan mengakui bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah bagian dari "bahasa Taiwan."
Wakil Menteri Kebudayaan, Lee Ching-hui, menekankan bahwa penamaan "Bahasa Taiyu Taiwan" didasari oleh semangat harmoni antar etnis dan penghormatan terhadap perkembangan budaya yang beragam. Istilah "Bahasa Taiyu" dianggap sebagai "nama unik" dan tidak merujuk pada "semua bahasa di Taiwan."
Lee Ching-hui menambahkan bahwa penambahan kata "Taiwan" dan nama tempat pada setiap bahasa, seperti "Bahasa Hakka Taiwan" dan "Bahasa Suku Penduduk Asli Taiwan", bertujuan untuk menegaskan bahwa semua bahasa telah mengakar kuat dan terintegrasi di Taiwan. Kebijakan ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap bahasa-bahasa nasional yang terancam punah.
Lee Ching-hui mengatakan, "Bahasa Taiyu Taiwan adalah salah satu bahasa nasional. Statusnya setara dengan bahasa-bahasa lain di Taiwan, seperti Bahasa Suku Penduduk Asli Taiwan, Bahasa Hakka Taiwan, Bahasa Matsu, dan Bahasa Isyarat Taiwan. Tidak ada niat untuk merendahkan atau mengesampingkan eksistensi bahasa lain di Taiwan. Kementerian Kebudayaan ingin menegaskan kembali bahwa Bahasa Taiwan, Bahasa Hakka Taiwan, dan bahasa-bahasa lainnya adalah bahasa nasional yang dilindungi dan dipromosikan oleh negara."
Lee Ching-hui juga mencatat bahwa Kementerian Kebudayaan menghormati aspirasi masyarakat Kinmen yang ingin menggunakan istilah "Bahasa Kinmen" untuk menyebut bahasa mereka. Usulan ini akan diajukan dalam Kongres Pengembangan Bahasa yang akan datang.