(Taiwan, ROC) --- Kejaksaan Negeri Taipei tengah menyelidiki kasus pembangunan di lahan Livin Mall, yang sebelumnya sempat menahan Ketua Taiwan People’s Party (TPP), Ko Wen-je (柯文哲), dan mantan Wakil Wali Kota Taipei, Pong Cheng-sheng (彭振聲), dengan tuduhan penggelapan dan penyuapan.
Pada tanggal 2 September 2024, Pengadilan Distrik Taipei memutuskan untuk membebaskan Ko Wen-je tanpa perlu membayar jaminan, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) percaya bahwa Ko Wen-je, yang pernah menjabat Wali Kota Taipei pada saat itu, memainkan peran kunci dalam kasus penambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di lahan Livin Mall.
Setelah mengumpulkan lebih banyak bukti, JPU telah mengajukan banding meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan awal. Selain itu, mantan Wakil Wali Kota Taipei, Pong Cheng-sheng, yang ditahan, juga telah mengajukan banding.
Pengadilan Tinggi diperkirakan akan membuat keputusan paling cepat pada tanggal 4 September 2024 hari ini. Partai TPP menyatakan bahwa mereka tidak akan berspekulasi tentang kemungkinan hasil putusan Pengadilan Tinggi, tetapi berharap keadilan dapat ditegakkan.
Putusan Pengadilan Distrik menunjukkan bahwa bonus rasio KLB 20% untuk pembangunan di lahan Livin Mall memang telah dikoreksi oleh Yuan Pengawas karena dianggap ilegal, yang berarti tidak sesuai dengan "Peraturan tentang Bonus Rasio KLB untuk Pembaruan Perkotaan", terutama dalam hal mempertimbangkan kepentingan publik. Namun, Pengadilan Distrik percaya bahwa Ko Wen-je bukanlah anggota komite urusan perkotaan dan tidak mengetahui detail pertemuan tersebut, terlebih lagi ia juga bukan ahli atau profesional di bidang tersebut.
Oleh karena itu, pengadilan menerima pernyataan Ko Wen-je dan memutuskan untuk membebaskannya tanpa perlu membayar jaminan. Namun, JPU masih yakin bahwa Ko Wen-je sangat terlibat dalam kasus ini, dan pihak nya juga sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah mengumpulkan lebih banyak bukti.
Jika Pengadilan Tinggi menolak banding jaksa, maka Ko Wen-je akan tetap mempertahankan posisinya saat ini, yakni bebas untuk ditahan. Namun, jika banding diterima dan kasus dikembalikan ke pengadilan, maka Pengadilan Distrik Taipei akan menjadwalkan ulang sidang penahanan.
Dalam sebuah wawancara pada Rabu hari ini (4/9), Wakil Sekretaris Jenderal Partai TPP, Osmar Hsu (許甫), menyatakan bahwa pihak partai menghormati keputusan profesional Pengadilan Tinggi, baik itu menolak banding atau mengembalikan kasus ini ke pengadilan.
Namun, yang menjadi perhatian Partai TPP adalah apakah bukti yang diajukan oleh jaksa masuk akal, karena hal ini akan memengaruhi tanggapan dan penilaian partai selanjutnya.
Osmar Hsu mengatakan, "Prosedur hukum terkait masih harus mempertimbangkan bukti dan pernyataan yang diajukan. Kami tidak akan berspekulasi tentang hasilnya. Jika hasilnya begini, kami akan berkumpul, dan jika hasilnya begitu, kami juga akan berkumpul. Dalam hal peradilan, kami berharap dapat dipercaya oleh rakyat. Kami menunggu keputusan yang ada."
Mengenai kemungkinan keputusan banding yang akan diumumkan oleh Pengadilan Tinggi, Osmar Hsu menyatakan keyakinannya bahwa Ko Wen-je dan tim pengacaranya akan memberikan tanggapan terbaik setelah keputusan tersebut dibuat.