(Taiwan, ROC) -- Pada Selasa hari ini (20/8), Presiden Lai Ching-te (賴清德) menghadiri "Forum Pencegahan Penipuan Secara Menyeluruh 2024". Kepala Negara menekankan bahwa perang melawan penipuan harus dilakukan dengan tekad bulat, serta memperlakukannya seperti operasi militer yang tidak boleh berhenti sampai target tercapai. Selain itu, pencegahan penipuan harus dilakukan menyeluruh dan berorientasi pada pengalaman masyarakat. Tidak boleh ada lagi laporan korban penipuan, karena itulah tujuan pemerintah dalam memberantas aksi kejahatan.
Surat kabar Liberty Times bekerja sama dengan Chunghwa Telecom menyelenggarakan "Forum Pencegahan Penipuan Secara Menyeluruh 2024" di Taipei pada tanggal 20 Agustus 2024. Kepala Negara hadir dan menyampaikan pidato pentingnya. Beliau menyoroti bahwa penipuan telah menjadi isu publik yang mendesak, dan Yuan Eksekutif telah menjadikannya sebagai prioritas utama. Tidak hanya berhasil mengesahkan empat undang-undang anti-penipuan, tetapi pemerintah juga sudah meluncurkan "Kerangka Kerja Anti-Penipuan 2.0", dan mengalokasikan anggaran sebesar NT$7,3 miliar untuk perang melawan penipuan di tahun depan.
Presiden Lai menegaskan bahwa memerangi penipuan adalah tugas berat dan menyampaikan beberapa arahan penting untuk diimplementasikan bersama. Presiden Lai mengatakan, "Pertama, harus ada tekad bulat. Anggaplah perang melawan penipuan ini seperti operasi militer, jangan berhenti sampai target tercapai. Kedua, tetapkan target untuk mencegah penipuan secara menyeluruh, bukan hanya menyajikan angka-angka statistik kepada masyarakat. Penurunan angka tahun ini dibanding tahun lalu mungkin hanya puncak gunung es. Angka-angka itu belum tentu mencerminkan gambaran utuh. Jadi, target kita haruslah mencakup pencegahan penipuan secara total, dengan fokus utama pada pengalaman masyarakat. Tidak boleh ada lagi laporan korban penipuan, itulah tujuan pemerintah dalam memberantas kejahatan ini!"
Presiden Lai Ching-te lebih lanjut mengemukakan bahwa jika perang melawan penipuan dianggap seperti operasi militer, maka kita harus mengenal musuh dan diri sendiri. Otoritas berwenang perlu memahami pembagian kerja dan ekosistem kelompok penipuan, terutama karena mereka sangat mahir dalam memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan, serta melancarkan aksinya secara lintas negara. Kepala Negara berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengambil tindakan proaktif, dengan fokus utama pada "pemberantasan kejahatan terorganisir".
Hal ini dikarenakan kejahatan terorganisir tidak hanya mengancam keamanan publik, tetapi juga terkait erat dengan narkoba, senjata api ilegal, dan penipuan. Dalam memberantas kejahatan, sudah seharusnya menargetkan akar masalahnya, dan dalam menghadapi target kejahatan terorganisir yang menjadi perhatian publik, negara tidak boleh tebang pilih. Lebih lanjut, Presiden Lai juga mengingatkan perlunya kolaborasi lintas sektoral, termasuk kejaksaan, kepolisian, investigasi, bea cukai, penjaga pantai, digital, keuangan, dan telekomunikasi. Sebuah pusat komando anti-penipuan harus dibentuk sebagai platform guna mengoordinasikan pembagian kerja dan serangan terpadu antar sektor.
Selain itu, kerja sama internasional juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal ekstradisi pelaku penipuan dengan menyertakan bukti-bukti kejahatan. Aparat penegak hukum juga tidak boleh bersikap lunak agar tidak memengaruhi moral publik. Keterlibatan kekuatan masyarakat sipil juga penting, termasuk penyedia layanan telekomunikasi, industri periklanan online, pembayaran pihak ketiga, e-commerce, game online, lembaga keuangan, mata uang virtual, dan layanan aset. Kolaborasi publik dengan swasta menjadi kunci dalam perang melawan penipuan. Selain itu, perlu juga dibentuk saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan agar pemerintah dapat terus berinovasi dalam memberantas penipuan.