(Taiwan, ROC) Seorang buronan pelaku kejahatan seksual di Keelung merekrut pekerja migran “secara sah” sebagai perawat rumah tangga, dan pekerja migran ini mendapat tindakan kekerasan dan pelecehan seksual selama 9 bulan. Legislator DPP Lin Shu-fen mengatakan, sistem kepolisian dan kementerian ketenagakerjaan tidak terhubung, sehingga memungkinkan buronan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan, di masa mendatang Kementerian Ketenagakerjaan semestinya memperbaiki sistem yang diadopsi. Selain itu mempertanyakan tanggung jawab dari pihak otoritas pemerintah Keelung yang tidak melakukan inspeksi dengan baik.
Baru-baru ini ada seorang warga Keelung (laki-laki) adalah seorang buronan karena kasus pelecehan seksual yang dilaporkan pada tahun 2011 hingga sekarang, tahun lalu pekerja migran direkrut secara resmi untuk merawat orang tuanya, namun pekerja migran setelah bekerja di rumah majikannya mengalami pelecehan seksual, tindakan kekerasan, dikekang kebebasannya hingga bulan Juni 2024 setelah diselamatkan oleh Serve the People Association (SPA) di Taoyuan.
Berkaitan dengan hal ini legislator DPP Lin Shu-fen, Hung Shen-han(洪申翰) dan SPA pada hari Jumat ini (2/8) mendampingi korban menggelar konferensi pers di Yuan Legislatif, mengkritik pemkot Keelung yang tidak melakukan apa-apa, bahkan mencoba menutupi kasus ini.
Pekerja migran asal Indonesia menangis tersedu-sedu dan menyampaikan, selama 9 bulan tidak pernah menerima gaji, diawasi setiap hari 24 jam, dikekang kebebasannya bahkan dipukul, dijadikan sebagai alat pelampiasn hasrat seksual, sampai pada akhirnya mendapat bantuan dari SPA, baru dapat melepaskan diri dari kendali majikan dan diselamatkan oleh polisi.
Direktur SPA, Hsiao Yi-cai (蕭以采) mengatakan, berdasarkan “peraturan izin perekrutan warga asing”, departemen ketenagakerjaan pemkot Keelung harus melakukan inspeksi lokasi kerja setelah pekerja migran bekerja, akan tetapi sejak September 2023, setelah korban diperkerjakan, pemkot Keelung hingga saat ini belum pernah melakukan kunjungan.
Anggota Legislator Lin Shu-fen mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dikarenakan tempat perawat rumah tangga bekerja termasuk lingkungan privasi, sehingga sulit mendeteksi terjadinya perlanggaran. Di tengah kasus pekerja migran asing yang mendapat perlakuan kekerasan seksual, ada 70% korban adalah pekerja migran rumah tangga, setiap tahun rata-rata terjadi 62 kasus.
Lin Shu-fen mengecam, pelaku adalah buronan yang dicari lebih dari belasan tahun, ternyata mempekerjakan pekerja migran secara resmi, sistem kepolisian tidak terhubung dengan sistem ketenagakerjaan, selain itu pemkot Keelung tidak menjalani prosedur yang berlaku, maka harus memikul tanggung jawab ini.
Kepala Urusan Lintas Batas Ketenagakerjaan, Kemenaker Su Yu-kuo(蘇裕國) merespons, jika majikan hanya berstatus sebagai buronan, belum termasuk kasus pengadilan maka berdasarkan UU Layanan Ketenagakerjaan, pihaknya belum dapat membatasi. Kemenaker telah mendapati kekurangan dalam hal ini, di masa mendatang akan berkoordinasi dengan Yuan Legislatif untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, saat bersamaan mengimbau pekerja migran untuk menghubungi 1955 untuk meminta bantuan, dan meminta pemerintah daerah untuk menerapkan inspeksi secara nyata.