(Taiwan, ROC) -- Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, kualifikasi bagi keluarga Taiwan untuk mendaftar pembantu rumah tangga (PRT) asing bergantung pada usia anak-anak dan orang tua dalam keluarga tersebut. Jumlah poin kualifikasi harus 16 atau lebih sebelum mereka dapat merekrut pembantu rumah tangga. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyampaikan pada 9 Juli, bahwa sebagai tanggapan tren penurunan jumlah anak, pemerintah sedang mempertimbangkan pelonggaran pembatasan, dan keputusannya kemungkinan akan diambil pada paruh kedua tahun ini. Dalam hal ini, perwakilan kelompok yang telah lama melayani pekerja migran menyarankan pada 10 Juli lalu, agar pendekatan jangka panjang diambil, sementara perlindungan tenaga kerja bagi para PRT di Taiwan yang telah tertinggal lebih dari 10 tahun dari standar internasional diharapkan dapat segera disahkan.
Legislator Gary Huang (黃健豪) dari Partai Kuomintang (KMT) dalam sesi tanya jawab umum di Yuan Legislatif pada 9 Juli lalu menyampaikan, bahwa banyak keluarga yang membutuhkan bantuan perawatan anak-anak ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga. Ia pun mengusulkan kelonggaran regulasi perekrutan pekerja rumah tangga untuk meningkatkan keinginan untuk berkeluarga. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Cho Jung-tai menjawab, bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan peningkatan fleksibilitas perhitungan poin terkait untuk menanggapi permintaan, dan keputusannya diharapkan akan ada pada paruh kedua tahun ini.
Sekretaris Jenderal dari Domestic Caretaker Union (DCU) Kota Taoyuan, Grace Huang (黃姿華) menyampaikan pada 10 Juli, bahwa tanggung jawab pengasuhan dan mengurangi tekanan dalam pengasuhan anak adalah apa yang harus dilakukan negara. Ia menyampaikan, bahwa melonggarkan regulasi perekrutan pekerja rumah tangga untuk membiarkan keluarga-keluarga menyelesaikan masalah ini sendiri adalah arah kebijakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Huang juga mengingatkan, untuk saat ini ruang lingkup pekerjaan rumah tangga tidak diatur dengan jelas. Mereka melakukan pekerjaan rumah tangga dengan upah yang lebih rendah dari upah minimum. Jika jumlah pembantu rumah tangga migran meningkat, apakah hal ini akan mempengaruhi hak-hak kerja atau upah pengasuh anak atau staf kebersihan rumah, hal ini harus dinilai secara hati-hati.
Direktur dari Garden of Hope, Kaile Lee (李凱莉) juga berharap agar pemerintah Taiwan mencontoh pemerintah Korea Selatan, yang mengumumkan pembentukan Kementerian Perencanaan Strategis Kependudukan pada Juli tahun ini, mengambil langkah panjang pendekatan ketika menghadapi masalah penurunan jumlah penduduk.
Selain itu, Kaile Lee menunjukkan, bahwa Taiwan tidak memiliki peraturan ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga. Sebaliknya, beberapa negara maju sudah memiliki undang-undang yang cukup ketat. Misalnya, Negara Bagian New York di Amerika Serikat telah merumuskan rancangan undang-undang yang sangat rinci berdasarkan Konvensi Perburuhan Domestik (C189) yang diadopsi oleh Organisasi Perburuhan Internasional pada tahun 2011, yang layak menjadi referensi bagi Taiwan.