(Taiwan, ROC) -- Komite Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan Lingkungan, serta Komite Pertahanan Luar Negeri dan Nasional Yuan Legislatif pada hari ini (26/6) mengadakan sidang bersama untuk meninjau MOU tenaga kerja migran Taiwan-India. Menteri Tenaga Kerja, Ho Pei-shan (何佩珊) saat menjawab pertanyaan menyatakan bahwa jumlah percobaan pertama dalam mendatangkan pekerja migran India ke Taiwan tidak akan melebihi 1.000 orang. Mengenai metode perekrutan, Menaker Ho mengakui bahwa Direct Hiring antarnegara telah dimasukkan dalam MOU, yang akan menjadi pengalaman baru bagi kedua belah pihak. Namun, dengan mempertimbangkan situasi saat ini, selain mendorong Direct Hiring, secara bersamaan juga akan tetap mempertahankan perekrutan melalui agensi, dan diperkirakan akan menerapkahn sistem jalur ganda.
Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MOL) baru-baru ini menekankan bahwa Taiwan akan memulai percobaan skala kecil untuk mendatangkan pekerja migran India. Anggota legislatif Partai Progresif Demokrat (DPP), Lin Yueh-chin (林月琴) pada hari ini (26/6) mengajukan pertanyaan kepada Menaker Ho Pei-shan (何佩珊), “Seberapa kecil skala yang dimaksud?”. Menaker Ho menjawab bahwa jumlah pekerja yang didatangkan akan sangat sedikit, diperkirakan tidak akan melebihi 1.000 orang, yaitu dimulai dengan 1.000 orang terlebih dahulu. Mengenai waktu pelaksanaan percobaan ini, Menaker Ho merasa tidak akan begitu cepat, “paling cepat juga sekitar satu tahun lagi.”
Pasal 8 MOU Tenaga Kerja Migran antara Taiwan-India mengatur bahwa selain sistem perekrutan yang ada, kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan “Program Direct Hiring”, dengan mendirikan satu jendela layanan dan mekanisme pemilihan pekerja untuk membantu pemberi kerja dan pekerja menyelesaikan prosedur perekrutan. Banyak anggota legislatif sangat memerhatikan hal tersebut, dan terus bertanya bagaimana Direct Hiring akan dilakukan. Menaker Ho mengakui bahwa pihak India sendiri tidak memiliki sistem seperti itu, dan efektivitas Direct Hiring di Taiwan masih perlu ditingkatkan, sehingga mekanisme Direct Hiring perlu diekspolrasi dan dibahas bersama oleh kedua belah pihak. Misalnya, apakah perlu meniru Korea Selatan yang mendirikan pos di negara asal pekerja dan memilih pekerja secara langsung, semua ini perlu dievaluasi terlebih dahulu.
Anggota Legislatif DPP, Hung Sun-han (洪申翰) mengingatkan bahwa ketika Taiwan dulu mendatangkan pekerja migran dari Thailand, mereka pernah mencoba mendorong Direct Hiring, tetapi akhirnya gagal karena kurangnya dukungan. Dirinya berharap MOL bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan contoh kasus di luar negeri untuk membuat laporan evaluasi. Menaker Ho berjanji bahwa hal tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan.
Mengenai masalah bayi tanpa kewarganegaraan dan tagihan medis yang tidak tertagih dari pekerja migran hilang kontak, Menaker Ho menunjukkan bahwa untuk menghindari terjadinya masalah serupa dengan pekerja migran India yang datang ke Taiwan, Pasal 7 MoU Taiwan-India mengatur bahwa ketika ada pekerja yang tidak mampu membayar biaya medis, maka pihak India (Asosiasi India-Taipei, ITA) harus membantu menyelesaikannya.