(Taiwan, ROC) -- Pemerintah mengungkapkan bahwa “Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa” (Resolusi 2758 Majelis Umum PBB) hanya memutuskan siapa yang memiliki hak perwakilan Tiongkok di PBB, tanpa menyebutkan Taiwan, dan tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.
Resolusi tersebut juga tidak mengakui Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, dan juga tidak memberikan wewenang kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan di PBB, sehingga resolusi tersebut tidak ada kaitannya dengan Taiwan.
Kementerian Luar Negeri (MOFA) mengimbau masyarakat internasional untuk mengambil tindakan konkret dalam menentang interpretasi keliru Tiongkok, dan menegaskan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan mitra-mitra lain yang sejalan, untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik.
Posisi pemerintah Taiwan dalam Resolusi 2758 Majelis Umum PBB sangatlah jelas. Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara berdaulat yang independen dan tidak berafiliasi dengan Tiongkok. Hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat yang berhak mewakili 23,5 juta warga Taiwan di dunia internasional. Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, dan Taiwan sama sekali bukan bagian dari Tiongkok. Ini adalah kenyataan yang diakui secara internasional dan keadaan saat ini di Selat Taiwan. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dan berpartisipasi dalam organisasi internasional adalah hak sah seluruh rakyat Taiwan, dan Tiongkok tidak berhak mengganggu atau menghalangi.
Pada tahun 2021, Rick Waters yang saat itu menjabat sebagai wakil asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, mengkritik Tiongkok karena salah mengutip resolusi tersebut dan menekan PBB untuk mencegah partisipasi Taiwan.
Hingga akhir April tahun ini, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Mark Baxter Lambert, secara jelas menjelaskan empat poin utama pandangan AS terhadap resolusi tersebut, yang merupakan kelima kalinya pemerintah AS menyatakan penolakan terhadap distorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB.