(Taiwan, ROC) -- Daratan Tiongkok mengumumkan sanksi atas “pendapat/ opini tentang hukuman terhadap tindakan kejahatan pemisahan diri dan memecah belah negara “Taiwan Berdaulat”” disingkat dengan “opini 22”, “Undang-Undang Separastime” yang paling berat akan dijatuhkan hukuman eksekusi. Menteri Dewan urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chiu Chui-cheng (邱垂正) pada hari Selasa ini (25/6) menyampaikan, pemerintah Beijing tidak memiliki hak yuridiksi di Taiwan, pemerintah Daratan Tiongkok meluncurkan “opini 22”, peraturan ini tidak memiliki kekuatan mengikat apapun, pemerintah akan berusaha sekuatnya untuk melindungi hak dan menjaga keamanan masyarakat Taiwan, meminta warga agar tidak perlu kuatir. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) juga mengingatkan kepada warga Taiwan apabila akan bepergian ke RRT, terlebih dahulu memerhatikan keamanan sendiri, apakah bisa mendapat perlindungan maksimal.
Daratan Tiongkok beberapa hari ini mengumumkan sanksi bagi pihak yang memprovokasi kejahatan separatism “Taiwan berdaulat”, maka menetapkan tindakan separatisme ini dengan hukuman tertinggi adalah dieksekusi. Selain itu, tindakan lainnya seperti mendorong Taiwan bergabung dengan organisasi internasional atau menjalin hubungan dengan negara asing, serta tindakan seperti mendistorsi atau mengusik terkait Taiwan adalah bagian dari RRT” dalam pemberitaan media, semua ini merupakan tindakan pemisahan diri dan termasuk pelanggaran.
Anggota legislator parpol DPP, Wu Li-hua (伍麗華) pada hari Selasa ini (25/6) mempertanyakan, jika RRT bertindak sesuai dengan hukum separatism “opini 22”, ada kemungkinan hampir 85% warga akan terlibat dalam bagian separatism, berkemungkinan akan dihukum. Menteri MAC Chiu Chui-cheng merepsons, RRT mengumumkan opini 22, semua yang tidak sesuai dengan definisi reunifikasi RRT, berkemungkinan dianggap sebagai separatis, maka semestinya jumlahnya akan melebihi dari angka yang dimaksud legislator.
Chiu Chui-cheng mengatakan 240625-07, “pemerintah Beijing tidak memiliki hak yuridiksi apapun terhadap Taiwan, cakupan peraturan RRT termasuk “opini 22”, tidak memiliki kekuatan pengikat apapun terhadap Taiwan, kita wajib menekankan, pemerintah kami berupaya sekuat tenaga untuk melindungi keamanan dan hak masyarakatnya.”
PM Cho Jung-tai mengimbau, apabila ada warga yang bepergian ke RRT, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas kondisi keamanan diri, wajib dipertimbangkan dengan matang. PM Cho Jung-tai mengatakan, “Jika ingin bepergian ke Daratan Tiongkok untuk berwisata, atau kunjungan alasan apapun, mohon untuk memastikan keamanan diri sendiri, apakah di bawah pengendalian kuasa hukum, karena saat ini bantuan dari pemerintah yang dapat dilakukan saat ini adalah melalui MAC, Yayasan Pertukaran Antar Selat Taiwan (SEF). Sikap pemerintah RRT sangat pesimis, maka kami bergarap agar warga mempertimbangkan masak-masak sebelum melakukan perjalanan ke RRT”.
PM Cho Jung-tai mengatakan, pemerintah bertanggung jawab melindungi keamanan semua warganya, semua warga yang berada di dalam wilayah Republik Tiongkok mendapat perlindungan terbaik dari pemerintah, akan tetapi warga Taiwan juga akan keluar negeri, berharap semua pemegang paspor Republik Tiongkok, setelah tiba di negara mana pun, karena dapat bebas keluar-masuk, seharusnya juga mendapat perlindungan dari negara setempat.