(Taiwan, ROC) - Lebih dari 50% warga Taiwan merasa kecewa, sementara hampir 43% menyetujui reformasi pendidikan nasional selama tiga dekade terakhir, demikian berdasarkan survei terbaru dari Yayasan Pendidikan Profesor Huang Kun-huei.
Jajak pendapat yang dilakukan pada 24-27 Mei terhadap 1.068 warga Taiwan tersebut menunjukkan, yang merasa tidak puas mencapai 54,1%, di antaranya ketidakpuasan terbesar terjadi pada rentang usia 35-64 tahun, di mana 60% responden menyatakan kekecewaannya terhadap reformasi tersebut; sedangkan ada 42,8% yang menyetujui perombakan kebijakan pendidikan Taiwan yang dipromosikan sejak tahun 1990-an.
Saat mengumumkan hasil survei melalui konferensi pers pada akhir pekan, ketua yayasan Huang Kun-huei (黃昆輝) mengatakan bahwa reformasi yang dimulai pada tahun 1994 sebagai tanggapan terhadap advokasi kelompok sipil, telah berdampak pada masyarakat paruh baya dan muda.
Merekalah yang terkena dampak langsung, khususnya oleh perubahan kebijakan yang mengakibatkan peningkatan jumlah ijazah universitas, yang selanjutnya menimbulkan efek “devaluasi” ijazah karena tidak lagi dianggap sebagai jaminan karier, jelas Huang.
Ketika kelompok masyarakat sipil yang mencakup Humanistic Education Foundation berdemo di jalanan di Taipei pada bulan April 1994 untuk mengadvokasi reformasi pendidikan, seruan mereka termasuk mengurangi jumlah siswa di setiap kelas, mendirikan lebih banyak sekolah menengah atas dan universitas di seluruh Taiwan, dan memodifikasi sistem kurikulum pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.
Unjuk rasa ini kemudian membuka jalan bagi pembentukan komite reformasi pendidikan di bawah Yuan Eksekutif pada akhir tahun yang sama untuk merevisi kurikulum dan peraturan terkait, serta meningkatkan kualitas guru dan buku pelajaran.
Pada acara temu pers yang sama, Kepala Institut Penelitian Pendidikan Taiwan Huang Cheng-chieh (黃政傑) mengatakan bahwa kelemahan lain dari reformasi ini adalah semakin banyak orang yang memilih sekolah menengah atas dan universitas dibandingkan institusi pelatihan kejuruan, dan ini mengakibatkan kekurangan pekerja terampil pada banyak perindustrian.
Meskipun pemerintah telah meningkatkan upayanya dalam beberapa tahun terakhir untuk menyelaraskan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri, efektivitas inisiatif tersebut masih belum terlihat, lanjut Huang.
Sementara itu, ketua tim survei Kuo Sheng-yu (郭生玉) mendesak pemerintah untuk memperluas sistem wajib belajar 12 tahun, yang berlaku saat ini untuk siswa berusia enam hingga 18 tahun, untuk juga mencakup anak-anak berusia lima tahun.
Menurut Kuo, hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk menyediakan lebih banyak sumber daya dan memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif untuk anak-anak berusia lima tahun.