(Taiwan, ROC) --- Pada Rabu hari ini (19/6), komite seluruh anggota Yuan Legislatif menggelar sidang untuk membahas peninjauan kembali revisi undang-undang kewenangan parlemen. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyatakan bahwa revisi undang-undang kewenangan parlemen melanggar prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, kejelasan hukum, prinsip proporsionalitas, dan proses hukum yang wajar, sehingga terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yang mana dapat memengaruhi hak dan kewajiban rakyat serta pelaksanaan wewenang lembaga pemerintahan. Ia berharap melalui proses konstitusional peninjauan kembali, anggota parlemen dari partai yang berkuasa dan oposisi dapat berdiri di sudut pandang rakyat. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sejarah, kedua kubu diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga sistem konstitusional dan melindungi hak asasi manusia.
Pada tanggal 19 Juni dan 20 Juni 2024, Yuan Legislatif mengadakan rapat komite untuk melakukan peninjauan kembali terhadap revisi undang-undang kewenangan parlemen, dan pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024. Pada Rabu hari ini (19/6), dalam laporan lisannya, Perdana Menteri Cho Jung-tai menyatakan bahwa Yuan Legislatif telah mengesahkan amandemen pembacaan ketiga terhadap beberapa pasal "Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kewenangan Yuan Legislatif", yang menambahkan Bab 1 dan Pasal 141-1 dari Bab 5 "Hukum Pidana Republik Tiongkok", yang mana ini telah melanggar prinsip demokrasi, prinsip pemisahan kekuasaan, dan proses hukum yang wajar yang diamanatkan oleh Konstitusi, dan tentunya dapat melanggar hak-hak rakyat.
PM Cho Jung-tai mengemukakan bahwa proses peninjauan revisi undang-undang kewenangan parlemen oleh Yuan Legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memiliki cacat besar yang jelas, sehingga sulit untuk dianggap telah memenuhi persyaratan dasar untuk pembentukan "undang-undang". Berdasarkan posisi lembaga konstitusional yang harus "menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum", maka Yuan Eksekutif mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.
Menanggapi revisi undang-undang yang mengatur laporan presiden menjadi rutin dan mewajibkan format tanya jawab secara langsung, PM Cho Jung-tai menyatakan bahwa peraturan ini melanggar Konstitusi. Menuntut presiden untuk memberikan laporan di Yuan Legislatif secara "teratur" atau "tidak teratur" akan menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari presiden. Jadwal dan konten laporan presiden juga dapat tumpang tindih dengan laporan kebijakan Yuan Eksekutif.
PM Cho Jung-tai mengatakan, "Namun, presiden, sebagai kepala negara, mewakili Republik Tiongkok secara eksternal dan memimpin angkatan darat, laut, dan udara secara internal. Presiden juga memiliki wewenang penting seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat, memberikan penghargaan dan pengampunan, serta berhak untuk menutupi kerahasiaan negara dan kebal terhadap pidana. Status presiden berbeda dengan kepala eksekutif pada umumnya, sehingga tidak pantas jika menerapkan hak interogasi Yuan Legislatif kepada presiden."
Menanggapi revisi undang-undang yang menambahkan hak penyelidikan dan hak untuk mengadakan rapat dengar pendapat parlemen, PM Cho Jung-tai mengemukakan bahwa ini melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan hak-hak dasar rakyat. Jika Yuan Legislatif memulai penyelidikan untuk menginvestigasi skandal pemerintah, maka menurut Konstitusi, hal itu termasuk dalam lingkup wewenang Yuan Pengawas atau badan peradilan. Mengenai penguatan hak persetujuan personel, yang mewajibkan waktu peninjauan tidak kurang dari satu bulan, PM Cho Jung-tai menunjukkan bahwa revisi undang-undang tersebut tidak menetapkan periode peninjauan maksimum. Jika periode peninjauan terlalu lama, maka hal itu dicemaskan akan memengaruhi pembentukan lembaga konstitusional dan hukum, serta mengakibatkan kekosongan pada posisi penting, yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan wewenang hukum.
Mengenai revisi undang-undang yang mengatur larangan untuk balik bertanya dan menambahkan kejahatan penghinaan terhadap parlemen, PM Cho Jung-tai menyampaikan bahwa definisi dari peraturan terkait tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Dalam praktiknya, cakupan pertanyaan akan sangat luas, dan konten jawabannya mungkin termasuk interpretasi undang-undang dan peraturan, penjelasan kebijakan, dan lain-lain, yang mana ini belum tentu terkait dengan klarifikasi atau pembuktian fakta. Selain itu, pertanyaan sering kali penuh dengan persepsi subjektif, harapan, dan kata-kata lain yang melibatkan penafsiran nilai tertentu. Isi pertanyaan juga dapat terkait dengan peristiwa yang sedang berlangsung atau didasarkan pada informasi yang salah. Menurutnya, peraturan ini melanggar kejelasan hukum dan dapat menyebabkan perselisihan yang terus-menerus dalam proses penerapannya.