(Taiwan, ROC) - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University, Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS, belum lama ini melakukan kunjungan ke Taiwan, dimana kali ini merupakan kunjungan yang ke empat kalinya, tepatnya pada awal Juni 2024.
Kunjungan kali ini, seperti yang diutarakannya, adalah kunjungan yang ke-4 kalinya di Taiwan, guna memberikan kuliah bertema “Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Biru Dalam Triple Krisis Ekologi, Meningkatnya Ketegangan Geopolitis, Dan Era Disrupsi Teknologi Untuk Dunia Yang Sejahtera, Damai, Dan Berkelanjutan”, di National Taiwan Ocean University (NTOU) Taiwan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 lalu.
Sebelumnya dirinya dijadwalkan untuk dapat turut menghadiri acara inaugurasi Presiden Lai Ching-te dan Wakil Presiden Hsiao Bee-kim pada 20 Mei lalu, namun karena adanya tugas lain maka dengan berat hati tidak dapat hadir dalam acara inaugurasi, yang mana kala itu juga dijadwalkan akan dihadiri pula oleh anggota DPR terpilih untuk Dapil Jakarta II, yakni Uya Kuya.
Rokhmin Dahuri, yang juga adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004), dalam paparan kuliah di NTOU menjelaskan secara rinci kerjasama Blue Economy antara Taiwan dan Indonesia, yang dapat dilakukan, meliputi di antaranya:
1. Pembangunan infrastruktur: pelabuhan (pelabuhan); bandara; konektivitas digital; dan pembangkit listrik tenaga biru (blue power plant), khususnya yang berbasis kelautan dan energi terbarukan lainnya termasuk pasang surut, ombak, biofuel dari ganggang laut, angin, surya, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
2. Pembangunan ekonomi: perikanan tangkap (fishing), budidaya perairan pesisir dan laut, industri pengolahan ikan dan makanan laut, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, industri dan jasa maritim (misalnya galangan kapal, alat penangkapan ikan, teknik pesisir dan lautan), transportasi laut, dll.
3. Pengembangan bersama pariwisata pesisir dan bahari.
4. Perdagangan komoditas, hasil bumi, mesin dan peralatan serta jasa-jasa yang berkaitan dengan perekonomian dan industri kelautan. Taiwan harus membantu Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya di bidang manufaktur dan proses yang bernilai tambah.
5. Program bersama dalam pemberantasan IUU (Ilegal, Unregulated, and Unreported) fishing, perampokan, pembajakan, imigran gelap, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan kegiatan kriminal lainnya di laut.
6. Perlindungan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, dan penerapan Ekonomi Biru untuk menjamin pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan dan mengembangkan Nelayan dan Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal pariwisata, kapal angkut, dll. Bekerja sama dengan SPPI, pemerintah Indonesia harus melakukan peningkatan kapasitas (pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja) bagi nelayan dan pelaut Indonesia agar kualitasnya menjadi yang terbaik. yang teratas, sebelum mereka datang dan bekerja di Taiwan.
8. Mengembangkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global, tsunami, dan bencana alam lainnya.
9. Kolaborasi R&D (Research and Development) dalam berbagai aspek terkait kelautan untuk menghasilkan informasi ilmiah dan inovasi untuk pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.
10. Pendidikan dan pelatihan mata pelajaran yang berhubungan dengan PESISIR dan LAUT: pertukaran pelajar dan profesor (Dosen), Beasiswa Taiwan untuk Pelajar Imdonesia untuk belajar (BSc, MSc, dan Ph.D) di Taiwan.
“Begitu pula dengan pemerintah dan perusahaan Taiwan juga harus memperlakukan nelayan dan pelaut Indonesia secara manusiawi termasuk gaji yang baik, kesejahteraan, keselamatan jiwa, dan hak asasi manusia,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dalam seminarnya.
Di sela-sela kesibukannya, RTISI juga sempat melakukan wawancara dengan Rokhmin Dahuri, terlepas dari apa yang ada dalam bahan materi mata kuliah di NTOU. Lebih lengkapnya, silahkan klik tautan YT berikut ini.