(Taiwan, ROC) -- Biaya karbon belum diterapkan, tetapi tersiar kabar bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) sedang bersiap-siap untuk mengadopsi pendekatan ganda dengan menggabungkan sistem pengendalian total emisi dan tarif karbon. Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Ditjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Huang Wei-ming (黃偉鳴) hari ini (12 Juni) mengatakan, saat ini tidak ada diskusi terkait mengenai hal tersebut.
Sistem pengendalian total emisi dan perdagangan karbon adalah rencana jangka panjang, dan sekarang pihaknya masih dalam tahap persiapan penerapan tarif karbon. Mereka akan mengadakan rapat keempat untuk meninjau tarif karbon pada 5 Juli.
Menanggapi penerapan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon Uni Eropa (CBAM) pada tahun 2026, yang akan mengenakan pajak karbon kepada importir, Taiwan akan menyesuaikan diri dengan standar internasional dan mendorong sistem penetapan harga karbon. Langkah awal yang diambil adalah penerapan biaya karbon, di mana biaya karbon akan dikenakan kepada perusahaan besar yang menghasilkan emisi karbon tinggi.
Namun, terdapat kabar bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sedang merencanakan sistem perdagangan karbon di bawah "sistem pengendalian total emisi" yang ke depannya akan berjalan bersamaan dengan tarif karbon.
Artinya, mereka akan menetapkan batas atas total emisi karbon, dan memberi perusahaan kuota gratis. Perusahaan diizinkan untuk memperdagangkan kuota tersebut satu sama lain, dengan harga karbon ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga pengurangan emisi didorong oleh kekuatan pasar.
Huang Wei-ming mengungkapkan bahwa saat ini ada 75 negara di dunia yang menerapkan sistem penetapan harga karbon. Sekitar separuhnya menggunakan sistem pengendalian total emisi dan perdagangan (cap and trade), sedangkan separuh sisanya menerapkan pajak karbon. Tidak ada yang bisa mengatakan mana sistem yang lebih baik. Sementara itu, Taiwan menerapkan sistem "tarif karbon", yang sejalan dengan prinsip pajak karbon di banyak negara, seperti Singapura. Keduanya hanya berbeda nama, tetapi sama-sama mengenakan biaya berdasarkan jumlah emisi.
Huang Wei-ming menambahkan, dalam diskusi mengenai tarif karbon dan pajak karbon domestik, fokus lainnya adalah pada kementerian apa yang mengenakan biaya. Dia menunjukkan bahwa jika Taiwan menerapkan pajak karbon, hanya Kementerian Keuangan yang dapat mengenakan pajak tersebut. Namun ,di Singapura yang menerapkan pajak karbon, biaya ini dikumpulkan oleh Kementerian lingkungan.
Oleh karena itu, dalam praktik internasional, tidak ada pemisahan yang jelas seperti yang dipikirkan oleh pihak luar. Banyak negara yang, setelah mengenakan pajak karbon, akan mengalokasikan dana yang diperoleh dari pajak tersebut untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon, dan tidak semua pendapatan pajak karbon akan dikelola secara terpusat.
Dia menekankan bahwa setiap negara yang menerapkan sistem penetapan harga karbon akan mengenakan beberapa batasan dan perubahan sesuai dengan upaya pengurangan emisi dan situasi emisi masing-masing.