(Taiwan, ROC) --- Menjabat Menteri Pengembangan Digital (MODA) yang baru, Huang Yen-nun (黃彥男), menyatakan bahwa pada masa mendatang MODA akan fokus pada tiga inisiatif utama, masing-masing adalah memerangi penipuan, memperkuat ketahanan digital, dan mengembangkan ekonomi digital.
Namun, perhatian publik sebagian besar tertuju pada upaya memerangi penipuan, terutama mengenai iklan penipuan investasi yang marak muncul di platform internet asing yang memiliki banyak pengguna. Pada tanggal 24 Mei 2024, Wakil Menteri dan Juru Bicara MODA, Lin Yi-jing (林宜敬), menyatakan bahwa pihaknya telah meminta platform internasional untuk memberlakukan verifikasi identitas seperti yang diterapkan pada penerbitan iklan berbau politik.
Iklan penipuan investasi di platform asing semakin merajalela. Menurut data dari Biro Investigasi Kriminal (CIB) yang dirilis pada kuartal pertama tahun ini, Facebook menempati urutan pertama dalam pelanggaran iklan investasi ilegal. Meskipun sudah ada 32.000 iklan yang dihapus, tetapi kasus penipuan investasi masih terus bermunculan.
Menanggapi hal ini, Menteri Huang Yen-nun mengumumkan bahwa dalam waktu tiga bulan akan dibangun "Situs Pelaporan dan Verifikasi Penipuan", yang akan menggunakan AI untuk membantu masyarakat memeriksa apakah informasi tersebut adalah berita palsu.
Begitu informasi tersebut terverifikasi sebagai palsu, maka MODA akan langsung melaporkannya ke instansi terkait tanpa harus menunggu masyarakat melaporkannya ke layanan anti-penipuan 165, sehingga mempercepat proses pelaporan dan penurunan (penghapusan) konten penipuan.
Pada tahap awal, fokus utama akan diletakkan pada informasi yang memalsukan tokoh publik dan instansi pemerintah.
Selain itu, sejalan dengan undang-undang tanda tangan elektronik yang baru saja disahkan, Huang Yen-nun juga berharap agar Yuan Legislatif segera mengesahkan undang-undang anti-penipuan yang baru.
Undang-undang ini akan memungkinkan MODA untuk memaksa platform asing untuk beroperasi di Taiwan dan mewajibkan verifikasi identitas untuk iklan investasi.
Namun, sebelum undang-undang anti-penipuan yang baru berlaku, Lin Yi-jing menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang Google, Meta, Line, dan perusahaan platform besar lainnya untuk mematuhi hukum di Taiwan.
Perusahaan-perusahaan platform asing tersebut pernah menekankan bahwa mereka adalah instansi asing yang harus mematuhi hukum negara asal mereka. Di samping itu, mereka membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem yang ada.
Menanggapi hal di atas, MODA menyampaikan bahwa perusahaan multinasional di Taiwan juga harus mematuhi undang-undang setempat. Apalagi, Facebook telah mulai memberlakukan verifikasi identitas untuk iklan politik sejak tahun 2020, sehingga secara teknis tidak ada masalah.
Lin Yi-jing mengatakan, “Kami mengingatkan bahwa saat ini Facebook sudah mewajibkan iklan politik untuk diverifikasi identitasnya. Kalian sebenarnya tidak perlu mengubah program, cukup memperluas mekanisme yang ada untuk mencakup iklan investasi online dengan verifikasi identitas. Kami akan menangani ini dengan dua cara, pertama, setelah undang-undang anti-penipuan yang baru disahkan, kami akan memiliki alat hukum untuk mengenakan denda kepada platform iklan ini. Kedua, kami berharap untuk menggunakan tekanan opini publik, karena ini menyangkut reputasi bisnis mereka. Saat ini, opini publik di Taiwan sangat tidak puas dengan penipuan, terutama penipuan di platform iklan ini!”
Setelah undang-undang khusus anti-penipuan diterapkan, maka platform asing harus mengungkapkan identitas pengiklan dan memverifikasi identitas penyandang dana, jika tidak, mereka akan dikenakan denda berkisar NT$2,5 juta hingga NT$25 juta.