Presiden Ma Ying-jeou menegaskan, pada saat Republik Tiongkok pertama kali mengumumkan peta kedaulatan atas kepulauan di Laut Selatan pada 1935, tidak ada negara lain yang mengajukan sikap oposisi; ditambah dengan berbagai catatan sejarah, semuanya membuktikan bahwa Republik Tiongkok adalah negara yang memiliki kedaulatan atas Laut Selatan dan kelak, Republik Tiongkok juga tidak akan absen dari semua perundingan atas perdebatan kedaulatan bersangkutan.
Menurut kepala negara, selama enam tahun silam, pemerintah telah mempromosikan banyak pekerjaan di perairan penting milik Republik Tiongkok tersebut, antara lain membangun Pulau Pratas (Dongsha) menjadi suatu pusat riset lautan internasional, menyelenggarakan seminar kunjungan ke Kepulauan Spratly (Nansha) dan Pratas, dan merekonstruksi infrastruktur lalu lintas serta jaringan telekomunikasi di Pulau Taiping.
Ma mengatakan, “Semua pembangunan ini didasarkan pada perdamaian, bukan bertujuan militer. Tujuannya adalah untuk membuat lebih banyak warga menyelami lebih mendalam atas kepulauan-kepualaun di Laut Selatan, dan agar masyarakat internasional mengerti akan ketulusan kita mempromosikan pembangunan di sana. Kelak, Republik Tiongkok juga tidak akan absen dari semua perundingan yang bersangkutan dengan Laut Selatan.”
Presiden juga kembali menegaskan pendirian menyelesaikan perdebatan antar negara atas kedaulatan Laut Selatan dengan cara damai. Salah satu cara yang bisa diadopsi untuk mencegah berkembangnya sengketa menjadi konflik, tegas Ma, adalah mentaati pola “gagasan perdamaian Laut Timur” yang diajukan Taiwan beberapa tahun lalu.