(Taiwan, ROC) -- Partai Jianguo Taiwan (TSP), Partai Kekuatan Baru (NPP), Persatuan Demokrasi Ekonomi (EDU), Partai Hijau Taiwan (GPT) pada hari ini (10/5) menggelar konferensi pers di Yuan Legislatif, untuk menjelaskan masalah TikTok serta keputusan departemen administrasi dan legislatif Amerika Serikat (AS) untuk melarangnya. Ketua Partai NPP, Claire Wang (王婉諭) menegaskan bahwa TikTok mengancam keamanan nasional, dan pemerintah harus menghadapinya dengan tegas. Dia menyarankan agar Yuan Eksekutif segera merancang undang-undang TikTok versi Taiwan, dan parlemen juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan nasional.
Pemerintah AS telah meminta perusahaan induk TikTok Negeri Panda, ByteDance, untuk menjual aset-asetnya di AS dalam jangka waktu tertentu, atau akan dilarang untuk diunduh. TikTok sebelumnya mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS atas dugaan pelanggaran konstitusi.
Ketua Partai NPP, Claire Wang (王婉諭) menyampaikan, undang-undang pelarangan di AS telah mendapatkan konsensus tinggi di antara partai-partai di Kongres, dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional dan menghindari ancaman aplikasi yang dikendalikan oleh kekuatan asing yang bersifat musuh. Karena itu, pemerintah Tiongkok berusaha memanfaatkan produk-produk teknologi informasi yang diciptakannya guna meresapi dan mencuri data pribadi atau informasi penting pengguna dari negara lain. Sementara algoritmanya dengan sengaja menekan topik-topik sensitif seperti Hong Kong, Tibet, dan Taiwan, dengan tujuan memengaruhi persepsi dan opini pengguna terhadap Tiongkok.
Claire Wang (王婉諭) mengimbau Kementerian Urusan Digital (MODA) dan satuan keamanan nasional untuk mulai menyelidiki pengaruh TikTok di Taiwan. Secara bersamaan juga meminta Yuan Legislatif, apa bila ke depannya meloloskan undang-undang yang melibatkan hak pendengaran parlemen yang mencakup badan hukum perusahaan, maka harus memprioritaskan pada penanganan TikTok yang memiliki kekhawatiran besar terhadap keamanan nasional. Selain itu, ia juga mendesak Yuan Eksekutif untuk segera merancang undang-undang versi Taiwan. Claire Wang (王婉諭) mengatakan, “Saya rasa pemerintah kita memiliki kewajiban untuk mengajukan rancangan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi keamanan negara dan keamanan siber kita. Pemerintah harus menghadapinya dengan tegas, baik itu lembaga publik maupun Yuan Legislatif, harus bekerja sama untuk mempertahankan keamanan negara kita.”
Ketua Partai TSP, Wang Hsing-huan (王興煥) menyatakan bahwa mengelola kedaulatan digital untuk platform digital bukanlah pembatasan terhadap kebebasan berbicara, tetapi untuk melindunginya. Kebebasan berbicara juga harus bertanggung jawab terhadap keamanan publik dan negara. Oleh karena itu, Partai TSP mendorong untuk memulai kembali pembahasan undang-undang intermediari digital.