(Taiwan, ROC) -- Dalam rangka menarik SDM bertalenta bekerja di Taiwan, Yuan Legislatif pada hari Selasa ini (7/5) pada sidang pembacaan ketiga meloloskan “Undang-undang Pewarganegaraan”, dikedepannya masa tinggal untuk pengajuan naturalisasi bagi warga negara asing bertalenta akan diperpendek, saat ini masih diberlakukan masa tinggal 3 tahun berturut-turut , setiap tahun mencapai 183 hari akan diperpendek menjadi 2 tahun berturut-turut. Selain itu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan bayi tak berdokumen, di masa mendatang bagi bayi yang tidak berkewarganegaraan dapat dibantu oleh lembaga kesejahteraan sosial untuk mengajukan naturalisasi.
Dalam rangka menarik SDM bertalenta, pemerintah semakin giat memperlonggar kebijakan terkait, Yuan Eksekutif beberapa hari ini mengusung draf “revisi Undang-undang Pewarganegaraan”, mempelajari untuk memperlonggar masa tinggal yang diatur, dan tidak perlu melepas kewarganegaraan semula. Dalam sidang komite dalam negeri Yuan Legislatif meninjau revisi undang-undang pada akhir bulan lalu, kemudian pada hari Selasa ini (7/5) meloloskan revisi “Undang-undang Pewarganegaraan”. Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu mengumumkan hasil peninjauan, “Yang kami putuskan, Undang-undang Pewarganegaraan pasal 4 hingga pasal 7, pasal 9 dan pasal 20, semua revisi diloloskan.”
Berkaitan dengan revisi pelonggaran masa tinggal untuk warga negara asing yang mengajukan naturalisasi , semulai masa tinggal selama 3 tahun berturut-turut, setiap tahun wajib menetap lebih dari 183 hari, diperlonggar menjadi 2 tahun berturut-turut, atau pernah menetap di territorial Republik Tiongkok selama lebih dari 5 tahun berturut-turut, di masa mendatang warga asing atau orang yang tidak berkewarganegaraan mendapat penghargaan besar di Taiwan, saat mengajukan naturalisasi maka dibebaskan dari biaya administrasi pengurusan pewarganegaraan.
Pada pembacaan ketiga juga menambah kausal undang-undang, diantaranya bayi yang tidak berdokumen dapat dibantu lembaga kesejahteraan sosial untuk mengurus naturalisasi, menikmati tunjangan kesejahteraan sosial, perawatan medis, serta mengenyam pendidikan, bertujuan sebagai cara menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul karena bayi tak berdokumen, setelah dewasa nantinya dikarenakan suaka dari pemerintah menghilang maka mereka dihadapkan dengan permasalahan hidup yang sulit.
Saat bersamaan, menyesuaikan UU Pewarganegaraan dengan usia akan diturunkan, maka pada kausal undang-undang “naturalisasi putra-putri belum berusia dewasa” direvisi menjadi “naturalisasi putra-putri berusia belum genap 18 tahun” sebagai pengajuan naturalisasi.