(Taiwan, ROC) -- Yayasan Aliansi Profesional Medis di Taiwan (FMPAT) pada hari ini (2/5) menggelar simposium seri kedua “Tata Kelola dan Politik Kesehatan Global tahun 2024”, dengan mengundang pakar dan akademisi seperti Profesor Departemen Kesehatan Masyarakat Universitas Nasional Taiwan (NTU), Chen Hsiu-hsi (陳秀熙), dll, guna membahas pentingnya Taiwan dalam menandatangani “Pandemic Agreement / Perjanjian Pandemi” Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Chen Hsiu-hsi (陳秀熙) menegaskan bahwa Taiwan harus memerhatikan perjanjian pandemi ini dan terlibat di dalamnya secara nyata, untuk meningkatkan posisi Taiwan dalam diplomasi kesehatan internasional!
Perjanjian Pandemi WHO diperkirakan akan disahkan pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-77, tahun ini. Isinya mencakup mekanisme seperti “Transfer Pengetahuan dan Teknologi”, “Berbagi Manfaat dan Informasi”, serta “Rantai Pasokan Global dan Jaringan Logistik” untuk memfasilitasi berbagi informasi epidemiologi internasional dan menyediakan bahan dan teknologi kesehatan kunci kepada dunia saat terjadi pandemi global.
Profesor Departemen Kesehatan Masyarakat NTU, Chen Hsiu-hsi (陳秀熙) menyoroti bahwa Perjanjian Pandemi Global ini muncul setelah pandemi COVID-19. WHO berharap dapat memperkuat persiapan dan respons yang lebih baik untuk menghadapi potensi kejadian pandemi global di kemudian hari bersama dengan negara-negara di seluruh dunia, dengan tujuan dapat mencapai kesetaraan hak asasi manusia dan kesehatan di seluruh dunia.
Chen Hsiu-hsi (陳秀熙), “Perjanjian pandemi ini sebenarnya merupakan “akselerator pencegahan dan pengobatan” penyakit menular baru dan COVID-19 yang dipromosikan oleh COVEX setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, alasan dibukanya perjanjian kali ini adalah untuk memperkuat mitra internasional, sehingga perjanjian pandemi ini harus kita perhatikan. Saya berpikir bahwa Taiwan sebenarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk entitas ekonomi dan menjadi anggota pengamat, yang dapat meningkatkan status Taiwan dalam diplomasi internasional dan diplomasi kesehatan dengan lebih baik.”
Maka dari itu, Chen Hsiu-hsi (陳秀熙) menghimbau Taiwan untuk harus memerhatikan perjanjian ini, dan menyerukan agar Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Urusan Digital, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian-kementerian lainnya untuk bergerak, Taiwan harus terlibat secara nyata melalui keterlibatan ekonomi yang konkret.
Direktur Pelaksana FMPAT, Lin Shi-jia (林世嘉) juga mengingatkan jika Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam penandatanganan Perjanjian Pandemi, maka tidak hanya kesehatan 23 juta penduduknya saja yang akan terancam, tetapi juga akan menyebabkan kurangnya titik pusat yang kuat untuk produksi, distribusi, dan pengembangan barang-barang perlindungan kesehatan di wilayah Asia Pasifik secara global. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan 3 strategi untuk memastikan Taiwan dapat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam Perjanjian Pandemi: Pertama, mendorong negara-negara dan sekutu yang berprinsip serupa untuk berunding guna memperoleh kualifikasi sebagai pihak penandatanganan dengan “semua negara” atau “entitas ekonomi/kesehatan”; Kedua, jika tidak dapat menandatangani secara resmi, maka harus berjuang untuk kehadiran Taiwan sebagai “pengamat” dalam pertemuan penandatanganan dan mekanisme teknis; Ketiga, terlepas dari apakah Taiwan dapat berpartisipasi dalam perjanjian, Perjanjian Pandemi harus dijadikan sebagai hukum di dalam negeri yang disesuaikan dengan norma internasional, serta komitmen “Taiwan can help” harus diwujudkan.