(Taiwan, ROC) - Sebuah aksi demo pekerja akan kembali digelar pada Hari Buruh Sedunia atau May Day pada tanggal 1 Mei di Kota Taipei untuk menyoroti tuntutan pada pemerintah baru untuk mengamandemen undang-undang memperbaiki lingkungan kerja yang buruk dan melindungi hak pekerja.
"Aliansi Aksi May Day" yang diprakarsai oleh puluhan serikat pekerja dan kelompok LSM mengadakan konferensi pers di Ketagalan Boulevard di Taipei pada hari Senin. Mereka meneriakkan slogan-slogan dan menegaskan, Partai Progresif Demokratik (DPP) akan segera menjadi partai berkuasa untuk masa jabatan ketiga, maka tidak akan ada pejabat baru dan tidak akan ada masa bulan madu baginya untuk segera menerima pemeriksaan masyarakat dan pengawasan ketenagakerjaan.
Para peserta konferensi pers memegang peralatan pemeliharaan dan perlengkapan rumah di tangan mereka, melambangkan bahwa Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan yang berusia 40 tahun harus segera disesuaikan, jika tidak mereka akan menghadapi deru pekerja.
Ketua Konfederasi Perserikatan Perdagangan Taiwan (TCTU) Chiang Chien-hsing (江健興), selaku pengorganisasi aksi demo, mengemukakan lima permintaan yang dituntut, yakni penerapan kenaikan upah, perlindungan hak kerja, perbaikan hubungan kerja kolektif, perlindungan hak pensiun dan penyelesaian masalah perawatan medis.
Chiang mengatakan, “Yang paling kami khawatirkan adalah upah rendah dan kerja berlebihan, keuangan asuransi tenaga kerja, dan sistem pensiun tenaga kerja yang baru. 6% terlalu rendah, harus ditingkatkan. Yang kami tuntut pada pemerintah (baru di bawah pimpinan Presiden) Lai dan tiga partai di parlemen adalah merevisi undang-undang ini dengan cermat.”
Rencananya, aksi demo May Day akan diadakan mulai pukul 13.00 tanggal 1 Mei. Para pekerja akan berkumpul di depan Istana Kepresidenan, kemudian bersama-sama berparade menuju Yuan Legislatif.