(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 10 April 2024, Mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九) melakukan pertemuan kedua dengan Pemimpin Tiongkok Xi Jin-ping (習近平).
Menurut Lee Yen-hsiu (李彥秀), Ketua Komite Urusan Media Partai Kuomintang (KMT), pertemuan keduanya berlangsung di bawah kerangka Konstitusi Republik Tiongkok serta Peraturan Hubungan Antar-Selat, yang mana menerima perhatian signifikan dari komunitas internasional dan memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan visibilitas Taiwan di arena global, serta geopolitik Asia-Pasifik.
Kepala Departemen Urusan Daratan Tiongkok Partai KMT, Lin Chu-chia (林祖嘉), menekankan bahwa Ma Ying-jeou, yang telah melepaskan perannya sebagai presiden, diterima dengan penghormatan tinggi oleh pihak Tiongkok, tanpa menimbulkan penurunan martabat nasional.
Pertemuan Ma Ying-jeou dengan Xi Jin-ping -Xi menjadi fokus perhatian banyak pihak. Pertemuan ini diadakan di Balai Agung Rakyat di Beijing, dengan kedua pihak berjabat tangan selama 16 detik pada saat pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Ma Ying-jeou merujuk kepada Xi Jinping dengan sebutan "Sekretaris Jenderal" dan "Mr. Xi", menyinggung soal "Konsensus 1992" dan pendekatan "Satu Tiongkok dengan Interpretasi Masing-masing (One China with Respective Interpretations)".
Ketika membahas konsep "bangsa Tionghoa", Ma Ying-jeou secara tidak sengaja menyebut "Republik Tiongkok".
Sebaliknya, Xi Jin-ping menyebut Ma Ying-jeou dengan sebutan "Mr. Ma", menekankan pentingnya mempertahankan "Konsensus 1992" dan "Menentang Taiwan Berdaulat".
Menanggapi pertemuan tersebut, Eric Chu (朱立倫), Ketua Partai Kuomintang, mengapresiasi pertemuan keduanya sebagai langkah penting dalam mempromosikan pertukaran damai antara kedua pihak selat.
Eric Chu mengatakan, "Kami berharap pertemuan Ma Ying-jeou dengan Xi Jin-ping pada sore ini, yang bertepatan dengan hampir sembilan tahun sejak pertemuan di Singapura, akan mempertahankan esensi diskusi tersebut dan membentuk fondasi yang lebih kokoh untuk memfasilitasi pertukaran antar selat yang berkelanjutan di masa depan."
Lee Yen-hsiu menyatakan, bahwa perang tidak menghasilkan pemenang, sedangkan perdamaian tidak mengenal kekalahan. Pertukaran antara kedua sisi selat berdasarkan kepercayaan, saling menguntungkan, dan kesetaraan, bukan hanya konsensus di antara rakyat Taiwan dan harapan dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi perdamaian di Selat Taiwan dan stabilitas regional.
Lee Yen-hsiu menekankan bahwa pertemuan kedua antara Ma Ying-jeou dengan Xi Jin-ping sangat meningkatkan visibilitas Taiwan di kancah internasional serta geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.
Lee Yen-hsiu mengatakan, “Pertemuan antara Presiden Ma Ying-jeou dengan Xi Jin-ping hari ini, yang berlangsung di bawah kerangka Konstitusi Republik Tiongkok dan Peraturan Hubungan Antar-Selat, telah mendapatkan perhatian tinggi dari komunitas internasional, yang sangat bermanfaat bagi visibilitas Taiwan secara global dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.”
Lee Yen-hsiu juga menyoroti upaya Ma Ying-jeou dalam mempromosikan hubungan yang harmonis antara kedua sisi selama masa jabatannya, dan sebagai mantan Presiden Republik Tiongkok, ia terus berupaya untuk mempromosikan perdamaian antara kedua belah pihak melalui tindakan nyata.
Menurutnya, sebagai masyarakat demokrasi, Taiwan tidak hanya memiliki satu suara dalam hubungan lintas selat dan tidak seharusnya hanya memiliki satu suara.
Sementara itu, Lin Chu-chia, mengamati bahwa pertemuan antara Xi Jin-ping dengan Ma Ying-jeou berlangsung dalam suasana yang santai, yang mana memperlihatkan dua teman lama yang tengah bertemu.
Mengenai pernyataan Xi Jin-ping dalam pertemuan tersebut yang menyatakan, "Warga di kedua sisi selat adalah orang Tionghoa dan tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi." Lin Chu-chia menginterpretasikan, bahwa ucapan tersebut menunjukkan Xi Jin-ping mengambil sikap yang lebih lunak, memberikan seruan hangat kepada presiden terpilih William Lai (賴清德).
Adapun Ma Ying-jeou, sebagai mantan presiden, diterima oleh pihak Tiongkok dengan penghormatan tertinggi, tanpa merusak martabat nasional.