(Taiwan, ROC) --- Komite Keuangan Yuan Legislatif pada Rabu hari ini (10/4) memeriksa "Rancangan Amandemen Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Non-Pertambahan Nilai," di mana para anggota legislator dari berbagai partai mendorong pembebasan pajak untuk produk kebersihan wanita selama menstruasi, dengan harapan dapat mengurangi beban wanita.
Namun, Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun (莊翠雲) berpendapat bahwa pajak penjualan di Taiwan sudah termasuk dalam harga produk, dan apakah pengurangan pajak ini dapat benar-benar tercermin dalam harga produk masih perlu dipertimbangkan.
Dia berpendapat bahwa menggunakan kupon atau metode subsidi lainnya mungkin akan lebih efektif.
Wanita harus membeli produk kebersihan pribadi selama menstruasi, yang berarti menambah pengeluaran tambahan. Para anggota legislator dari berbagai partai di Yuan Legislatif mendorong "Kesetaraan Menstruasi," dengan secara eksplisit membebaskan produk kebersihan menstruasi dari pajak penjualan.
Anggota Legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP), Huang Shan-shan (黃珊珊), dalam penjelasan proposalnya di Komite Keuangan Yuan Legislatif Rabu hari ini, menyatakan bahwa pembebasan pajak penjualan untuk produk kebersihan sudah diterapkan di negara-negara lain, seperti Inggris dan Kenya, bahkan Skotlandia menyediakannya secara gratis. Dia berharap 5% pajak penjualan dapat dikembalikan kepada konsumen, alih-alih harga produk menstruasi tetap tidak berubah.
Para anggota legislator dari berbagai partai dengan tegas mendorong pembebasan pajak penjualan untuk produk kebersihan wanita. Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun dalam laporannya menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang menerapkan sistem pajak pertambahan nilai tidak memiliki tindakan semacam ini.
Beliau juga menekankan bahwa jika pengusaha tidak meneruskan manfaat pengurangan pajak ini kepada konsumen, maka masyarakat tidak akan merasakan keuntungannya. Justru, negara akan mengalami kerugian pendapatan pajak sekitar NT$380 juta setiap tahunnya.
Menteri Keuangan juga khawatir bahwa kebijakan ini dapat memicu permintaan serupa dari pengusaha yang menjual produk-produk sejenis, seperti popok bayi, popok dewasa, dan tisu. Hal ini dapat merusak karakteristik pajak pertambahan nilai dan pajak konsumsi umum, serta memperbesar kehilangan pendapatan pajak.
Saat menjawab pertanyaan, Menteri Chuang Tsui-yun menambahkan bahwa menurut studi Kementerian Keuangan terhadap praktik di negara lain, misal di Inggris, Australia, dan Kanada yang mana telah mengeliminasi pajak atas produk kebersihan wanita. Namun, ini sebagian besar karena tarif pajak di negara-negara tersebut sangat tinggi, di mana Inggris mencapai 20% dan Australia 10%.
Dia juga menekankan bahwa di Taiwan, 5% pajak penjualan sudah termasuk dalam harga produk, dan jika pajak dihapuskan, apakah pihak pabrikan akan menyesuaikan harga produk sesuai dengan kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan besar.
Sebaliknya, menggunakan voucher atau metode subsidi lain mungkin akan lebih efektif.
Menteri Chuang Tsui-yun mengatakan, "Sebenarnya, banyak cara dapat digunakan untuk meringankan beban para wanita, seperti dengan voucher atau menyediakan subsidi dalam bentuk lain, yang mana bisa jadi lebih efektif. Saya pikir untuk mencapai tujuan suatu kebijakan dengan efektif dan sesuai kebutuhan, itu harus menjadi prioritas kami."
Dia juga berjanji bahwa Kementerian Keuangan akan mengeksplorasi dan menawarkan solusi yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak.