(Taiwan, ROC) --- Undang-undang Perencanaan Wilayah Nasional dijadwalkan akan diberlakukan pada 30 April 2025. Namun saat ini hanya 3 kabupaten/kota yang telah mengajukan "Peta Zonasi Fungsi Wilayah Nasional".
Wakil Perdana Menteri Cheng Wen-tsan (鄭文燦) akan mengadakan rapat pada 1 April 2024, untuk membahas apakah akan menunda lagi jadwal pelaksanaan.
Menanggapi hal di atas, Menteri Dalam Negeri Lin Yu-chang (林右昌) dalam sebuah wawancara mengatakan, rapat tersebut akan mengundang departemen terkait dan pemerintah lokal untuk berdiskusi, dengan harapan untuk mendorong kelancaran dari penerapan undang-undang ini.
Undang-undang Perencanaan Wilayah Nasional dijadwalkan akan diberlakukan pada 30 April 2025. Namun saat ini hanya Kinmen, Lienchiang, dan Hualien yang telah mengajukan "Peta Zonasi Fungsi Wilayah Nasional" ke Kementerian Dalam Negeri, sementara kabupaten/kota lainnya kemungkinan besar tidak dapat mengajukan "Peta Zonasi Fungsi Wilayah Nasional" dalam batas waktu yang ditetapkan.
Apakah Undang-undang Perencanaan Wilayah Nasional akan diubah lagi untuk menunda jadwal penerapannya?
Wakil Perdana Menteri Cheng Wen-tsan akan mengadakan rapat pada 1 April 2024 mendatang, untuk membahas penundaan pelaksanaan.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Lin Yu-chang saat berada di Yuan Legislatif menyampaikan bahwa rapat ini akan mengumpulkan departemen terkait beserta pemerintah lokal untuk membahas promosi perencanaan wilayah nasional
Menteri Lin Yu-chang mengatakan, "Wakil Perdana Menteri Cheng mengadakan rapat ini, terutama karena selama sesi tanya jawab umum di Yuan Legislatif, banyak anggota yang menyampaikan berbagai pendapat tentang promosi rencana wilayah nasional, juga mencerminkan kesulitan dan masalah dari pihak lokal. Dengan demikian, Wakil PM ingin mengumpulkan departemen terkait dan pemerintah lokal untuk mendiskusikan situasi yang ada. Ini adalah rapat komunikasi antara pusat dengan lokal, yang terpenting adalah bagaimana membuat rencana ini dapat diterapkan dengan lancar."