(Taiwan, ROC) --- Baru-baru ini, kasus anak-anak dari pekerja migran berstatus "hilang kontak" cukup menyita perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) pada Rabu kemarin (20/3) menyatakan bahwa bayi yang dilahirkan dari PMA ilegal melibatkan WNA yang tinggal di Taiwan secara tidak sah, sehingga membutuhkan bantuan sumber daya dari unit kesejahteraan sosial seperti medis dan penempatan.
MOL menambahkan bahwa setiap kementerian bertanggung jawab atas aspek yang berbeda. Saat ini, MOL juga sedang menyusun pedoman perlindungan hak-hak kehamilan bagi PMA.
Kasus dugaan penganiayaan yang berujung pada tewasnya bayi berusia 1 tahun pada beberapa hari lalu, cukup menggemparkan warga Taiwan.
Tak lama berselang, kembali terjadi kasus penganiayaan berat terhadap 2 anak pekerja migran, memicu perhatian masyarakat terhadap "Bayi Gelap" (anak-anak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi) di Taiwan.
Menteri MOL Hsu Ming-chun. 圖/CNA
Komite Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Kesehatan Yuan Legislatif pada Rabu kemarin (20/3) mengundang Menteri MOL, Hsu Ming-chun (許銘春) untuk memberikan laporan khusus .
Hsu Ming-chun sebelum pertemuan menerima wawancara bersama media, menjelaskan tentang tindakan bantuan untuk bayi pekerja migran ilegal.
Hsu Ming-chun menyatakan, "Bayi Gelap" adalah anak-anak non-warga negara, yang melibatkan anak-anak yang lahir dari orang asing yang tinggal ilegal di Taiwan. Mereka juga membutuhkan bantuan seperti medis, penempatan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan lainnya.
Yuan Eksekutif juga telah mengadakan koordinasi lintas kementerian, menetapkan bahwa Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) memiliki tanggung jawab utama, sementara kementerian lain juga seharusnya memberikan bantuan yang sesuai dengan fungsi masing-masing.
圖/遠見雜誌
Hsu Ming-chun menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (MOI) seharusnya membantu penentuan kewarganegaraan "Bayi Gelap", perizinan tinggal serta penempatan pekerja migran yang hilang kontak dan anak-anak mereka.
Sementara Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan bertanggung jawab atas penempatan medis, sumber daya sosial, dan bantuan vaksinasi rutin.
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri akan membantu biaya penempatan dan pemulangan "Bayi Gelap".
Hsu Ming-chun juga menyebutkan bahwa saat ini pihak Workforce Develoment Agency sedang menyusun pedoman perlindungan hak-hak kehamilan pekerja migran, dengan harapan meningkatkan bantuan sebelum dan setelah kehamilan pekerja migran, guna memastikan hak-hak pekerja migran dan majikan.