(Taiwan, ROC) --- Menteri Pengembangan Digital baru-baru ini menghadiri KTT Demokrasi ke-3 di Seoul melalui video yang telah direkam sebelumnya, dan hal tersebut mendapat kritik keras dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Menanggapi hal ini, Menteri Audrey Tang (唐鳳) mengatakan, jika beberapa "rezim otoriter" ingin bergabung, maka mereka hanya perlu mendemokratisasikan diri mereka sendiri.
Pada tanggal 18 Maret 2024, Menteri MODA, Audrey Tang, turut berpartisipasi dalam KTT Demokrasi ke-3 yang dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 30 negara dunia. Menteri Audrey berbicara melalui video yang telah direkam, yang ternyata kemudian mengundang kemarahan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT). Beijing mengkritik pemerintahan DPP yang dianggap telah menyalahgunakan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai media untuk mencari perluasan ruang aktivitas kemerdekaan Taiwan.
Pada Rabu hari ini (20/3), saat menghadiri Sidang Interpelasi di Yuan Legislatif, Menteri MODA menyampaikan bahwa ini adalah ketiga kalinya dia berpartisipasi secara online di KTT Demokrasi, berbagi dengan dunia bagaimana Taiwan mengatasi ancaman teknologi seperti AI dan deepfake, serta bagaimana Taiwan dapat membantu negara-negara lain, bukan hanya "Taiwan Can Help", tetapi juga "Taiwan Can Lead".
Mengenai kritik dari PRC, Audrey Tang kemudian menjawab, "Tentu saja, itu adalah beberapa rezim otoriter, jika mereka ngin bergabung, mereka hanya perlu mendemokratisasikan diri mereka sendiri!"
Pada Selasa kemarin (19/3), anggota Yuan Legislatif kubu Partai Kuomintang, Ge Ru-jun (葛如鈞), meminta Perdana Menteri Chen Chien-jen (陳建仁) untuk membedakan mana video yang dihasilkan oleh AI dengan mana yang bukan.
Media juga melakukan hal yang sama, yakni meminta Audrey Tang untuk membedakan video yang ada.
Menanggapi pertanyaan media, Menteri Audry Tang menyampaikan bahwa pada dasarnya selama tidak ditandai dengan "tanda tangan digital" sebagai tanda tangan pribadi, maka saat ini diasumsikan jika itu mungkin merupakan sintesis deepfake.
Di samping itu, partai oposisi juga meragukan kemampuan MODA, yang dinilai tidak efektif dalam memerangi penipuan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Audrey Tang menyatakan bahwa kuncinya adalah perlu untuk merevisi "Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik", serta menentukan "tanda tangan digital" sebagai salah satu jenis tanda tangan elektronik.
Selain itu, perlu untuk menentukan tanda tangan digital yang harus dilengkapi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat yang disetujui oleh pemerintah, serta secara hukum memiliki efek "presumed" sebagai tanda tangan atau cap langsung dari orang bersangkutan.
Dengan cara ini, diharapkan dapat mencegah sindikat penipuan yang menyamar sebagai tokoh ternama untuk menipu.
Menteri Audrey Tang mengatakan, "Tanda tangan digital' ini, seperti bukti cap di dunia digital, setiap individu hanya dapat menggunakan identitasnya sendiri untuk menggunakannya."
Selain itu, Audrey Tang juga menambahkan bahwa MODA saat ini sedang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (MOI) untuk merumuskan "Undang-Undang Khusus Anti-Penipuan".
MODA juga berperan untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Ekonomi (MOEA), berharap menjadi otoritas yang bertanggung jawab atas "platform iklan online", dan di masa depan semua platform besar harus beroperasi di Taiwan, serta menerapkan KYC iklan online dan kewajiban tanda tangan digital.