(Taiwan, ROC) -- Kontroversi keamanan pangan yang melibatkan bubuk cabai "Sudan Merah" terus memanas. Perdana Menteri Taiwan Chen Chien-jen (陳建仁) pada hari ini (8/3) mengemukakan bahwa bubuk cabai memang merupakan “kejadian sistemik”, dan pemerintah telah memulai pemeriksaan secara berjenjang, menelurusi sumbernya dari atas ke bawah. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) Taiwan akan menyelesaikan pemeriksaan pada akhir Maret, pemerintah daerah juga secara proaktif mengumumkan bahwa makan siang sekolah tidak menggunakan bubuk cabai dan bubuk kari. Pemerintah akan terus mengawasi keamanan pangan, guna menjamin kesehatan masyarakat.
Kabut keraguan seputar daging babi dari Tai Sugar yang diduga menggunakan senyawa clenbuterol belum terpecahkan, dan kecamuk badai keamanan pangan yang dipicu oleh bubuk cabai Sudan Merah terus meluas. Pemerintah kota dan kabupaten di berbagai daerah secara bergiliran mengumumkan larangan penggunaan bubuk cabai dan bubuk kari di sekolah, tetapi sebagian masyarakat masih merasa cemas.
PM Chen Chien-jen (陳建仁) pada hari ini (8/3) dalam sebuah wawancara saat sebelum menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif mengemukakan, pemerintah selalu berupaya keras dalam hal keamanan pangan dan tidak berani meremehkannya. Namun, PM Chen juga menyebutkan bahwa kejadian bubuk cabai memang merupakan “kejadian sistemik”, tetapi pemerintah dalam waktu singkat juga sedang bergegas memulai pemeriksaan secara berjenjang, serta melakukan penelusuran dari atas ke bawah. Selain mengapresiasi kerja sama dari Biro Kesehatan di berbagai tempat dalam melakukan pemeriksaan terkait, pemerintah daerah juga secara proaktif mengumumkan larangan penggunaan produk-produk terkait yang mencurigakan. Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah akan terus mengawasi keamanan pangan bagi masyarakat.
Mengenai kontroversi daging babi dari Tai Sugar yang diduga menggunakan senyawa clenbuterol, PM Chen menuturkan bahwa Yuan Eksekutif telah melakukan peninjauan terkait kasus tersebut dan telah menyampaikan laporan hasil peninjauan oleh komite ahli. Secara umum, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki pemikiran yang sama, yakni ini adalah “kejadian tunggal”. Namun, terkait dengan bagaimana meningkatkan standar pemeriksaan, pengendalian proses, dan metode menyampaikan informasi untuk di kemudian hari, semuanya masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.