(Taiwan, ROC) --- Anggota parlemen Prancis, dalam sebuah pertemuan khusus yang diadakan pada Senin (4/3), telah dengan suara mayoritas yang signifikan, yaitu 780 mendukung berbanding 72 menolak, resmi mengesahkan amendemen konstitusional terkait "aborsi atas dasar sukarela".
Dengan ini, Prancis menandai sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menjamin hak kebebasan atas aborsi melalui konstitusi, yang mana ini menjadi sebuah langkah yang memiliki makna penting.
Para senator dan anggota Majelis Nasional Prancis secara kolektif berkumpul di Istana Versailles untuk melaksanakan pemungutan suara final mengenai amendemen konstitusi "aborsi atas dasar sukarela Interruption volontaire de grossesse, IVG".
Dari total 925 kursi, 852 memberikan suaranya, menghasilkan dukungan yang luar biasa dengan 780 suara mendukung dan 72 suara menolak, sehingga secara resmi amendemen tersebut disahkan..
Melalui perjuangan selama lebih dari satu setengah tahun dalam promosi dan prosedur legislatif, amandemen aborsi ini akhirnya terintegrasi ke dalam konstitusi, menjamin kebebasan wanita untuk melakukan aborsi.
圖/聯合報
Prancis, dengan langkah ini, resmi menjadi negara pertama di dunia yang menginkorporasikan hak ini ke dalam konstitusi, atau hukum dasar negara, menegaskan komitmen negara terhadap hak-hak wanita.
Ketika Ketua Majelis Nasional Prancis, Yael Braun-Pivet, mengumumkan hasil suara akhir pada Senin, tepuk tangan yang meriah dan berkepanjangan bergema di ruang sidang parlemen selama beberapa menit.
Pada saat yang sama, di Lapangan Hak Asasi Manusia di depan Menara Eiffel yang telah terkumpul banyak orang, kembang api dinyalakan, lampu menara berkelip, dan tepuk tangan hangat pun terdengar.
Di menara itu juga muncul tulisan "Tubuhku, Pilihanku" (Mon corps, mon choix), merayakan pengesahan undang-undang tersebut.
圖/聯合報
Amandemen konstitusi tentang hak aborsi ini merupakan salah satu dari sedikit undang-undang di Prancis yang mendapat konsensus lintas partai.
Anggota parlemen yang mengusulkan undang-undang pada tahun 2022 berasal dari berbagai latar belakang, termasuk partai penguasa Renaissance, Partai Ekologis (Generation Ecologists), dan La France Insoumise (LFI) yang sering memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
Di penghujung tahun 2023, Presiden Emmanuel Macron juga secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap undang-undang ini. Macron merayakan pengesahan undang-undang ini melalui platform media sosial X, dengan menuliskan "Kebanggaan Prancis, Pesan Universal."
Beliau juga mengumumkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 yang mana bertepatan dengan Hari Wanita Internasional, akan diadakan "Upacara Pengesahan Konstitusi" pertama dalam sejarah. Upacara ini akan dilakukan secara terbuka dengan mengundang masyarakat umum untuk hadir, bersama-sama merayakan jaminan kebebasan terbaru yang masuk ke dalam konstitusi.
Ini juga menjadi momen perubahan yang dievaluasi secara hati-hati terhadap hukum dasar Republik Prancis Kelima.
Mathilde Panot, Ketua Fraksi Parlemen La France Insoumise, yang juga salah satu pengusung awal usulan tersebut, dalam pidatonya di sidang menyatakan, "Hari ini Prancis berdiri di hadapan dunia, Prancis telah memuliakan dirinya sendiri... Prancis kembali terhubung dengan misi hak asasi manusia."
Dia menyatakan ini sebagai komitmen kepada perempuan yang berjuang di seluruh dunia.
"Kemenangan ini milik kalian," tegas Mathilde Panot
Pada bulan Januari 2024, Majelis Nasional telah memberikan suara untuk mengesahkan undang-undang tersebut, dan Senat juga memberikan persetujuannya pekan lalu.
Oleh karena itu, Le Figaro mencatat bahwa sebenarnya tidak banyak ketegangan yang terjadi di tempat pemungutan suara hari ini.
圖/聯合報
Para anggota parlemen sayap kiri yang telah lama mengadvokasi hak aborsi bahkan hadir dengan senyum terpampang di wajah mereka.
Beberapa senator dari kelompok tengah atau sayap kanan yang awalnya bersikap hati-hati terhadap undang-undang ini juga memberikan suara mendukung.
Beberapa di antara mereka mengungkapkan kepada media Prancis bahwa tekanan media hampir tidak mungkin untuk ditentang.
Kepolisian Prancis melaporkan bahwa ada sekitar 550 orang berkumpul di depan Istana Versailles pada Senin sore untuk memprotes pengesahan hak aborsi dalam konstitusi.
Namun, berdasarkan berbagai jajak pendapat di Prancis, sekitar 80% populasi setempat mendukung pengesahan hak tersebut ke dalam konstitusi.
Hak aborsi telah legal di Prancis sejak tahun 1974, dijamin oleh hukum umum. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2022 membatalkan hak aborsi yang telah berlangsung selama setengah abad, memungkinkan negara bagian untuk melarang atau membatasi aborsi.
Penjaminan hak dan kebebasan aborsi bagi perempuan dalam konstitusi Prancis, pada tingkat tertinggi hukum, membawa makna yang sangat penting bagi sejarah dunia.