(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 27 Februari 2024, sebuah lembaga think tank asal Prancis mengadakan seminar tentang strategi Eropa terhadap Tiongkok. Para ahli menyatakan bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, maka Eropa pasti akan merespons. Pertanyaannya kini terletak pada bagaimana caranya?
Peneliti Marc Julienne mengatakan, Taiwan dapat melanjutkan jalur diplomasi Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) dan harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam provokasi Tiongkok.
Lembaga think tank asal Prancis, IFRI (Institut Prancis Hubungan Internasional) mengadakan seminar pada tanggal 27 Februari 2024, dengan mengundang mantan Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Tiongkok dan Mongolia (Duta Besar), Hans Dietmar Schweisgut, dan Direktur Pusat Studi Asia di IFRI, Marc Julienne, untuk membahas strategi Eropa terhadap Tiongkok.
Seminar tersebut menganalisis evolusi hubungan Eropa dengan Tiongkok selama beberapa dekade dan berfokus pada tiga topik utama, meliputi strategi ekonomi UE terhadap Tiongkok, persahabatan "tanpa batas" Rusia-Tiongkok, dan bagaimana Eropa harus merespons jika Tiongkok menyerang Taiwan.
Acara tersebut dihadiri oleh hampir 50 peneliti dan jurnalis, serta dibuka untuk partisipasi online.
Schweisgut menunjukkan bahwa hak asasi manusia di Tiongkok telah mundur dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya semakin bermusuhan serta agresif terhadap Barat dan negara-negara tetangga termasuk Taiwan, tetapi juga ambisi internasional Tiongkok semakin terlihat. Mereka berusaha mengontrol organisasi internasional, bahkan menciptakan organisasi internasional "alternatif".
"Kerja sama" adalah inti dari hubungan Eropa-Tiongkok di masa lalu, tetapi Eropa telah mulai tidak mempercayai Tiongkok. Namun, dia percaya Eropa masih belum memiliki konsensus penuh terhadap Tiongkok.
Marc Julienne menyatakan bahwa hubungan Eropa-Tiongkok telah merenggang selama lebih dari sepuluh tahun, dan serangkaian peristiwa, salah satunya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 semakin memperburuk hubungan kedua pihak.
Awalnya, ada harapan bahwa hubungan kedua pihak dapat perlahan membaik pada tahun lalu, tetapi tampaknya itu tidak terjadi.
Kedua pakar tersebut juga membahas tentang ketidak-seimbangan dan ketidak-setaraan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan Eropa-Tiongkok.
Mereka menyatakan bahwa negara-negara anggota Eropa sudah menyadari defisit perdagangan dan ketergantungan industri yang terlampau berlebihan dengan Tiongkok, serta praktik perdagangan yang tidak adil, seperti subsidi ilegal oleh Tiongkok.
Lebih lanjut lagi, Eropa telah mengatur industri strategis untuk memastikan keamanan ekonomi.
Schweisgut menekankan bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, maka Eropa tidak akan bisa hanya duduk dan melihat.
"Mengatakan bahwa konflik di Selat Taiwan tidak berkaitan dengan Eropa adalah hal yang sangat absurd, karena isu Taiwan melibatkan perdagangan dan keamanan internasional," ujar Schweisgut
Masalahnya bukan apakah Eropa akan bereaksi, melainkan bagaimana mereka akan bereaksi.
"Bagi Uni Eropa, mempertahankan status quo di Selat Taiwan adalah masalah kunci. Uni Eropa harus menyampaikan pesan bahwa jika konflik terjadi di Selat Taiwan, maka Eropa akan memberikan respons yang kuat'," kata Schweisgut.
Marc Julienne menunjukkan bahwa Taiwan sangat penting bagi Uni Eropa. Tidak hanya karena Selat Taiwan merupakan jalur perdagangan internasional kunci, tetapi juga karena rantai pasokan semikonduktor Taiwan.
"Jika Taiwan diserang, maka Eropa pasti akan bereaksi demi kepentingan mereka sendiri, itu adalah jawaban yang pasti," terang Marc Julienne.
Dia juga setuju bahwa pertanyaan sebenarnya adalah "bagaimana", apakah melalui deklarasi politik, tekanan ekonomi, atau tindakan militer?
Dia berpendapat, "Internasionalitas Selat Taiwan" adalah sudut pandang yang bisa digunakan, dan Eropa sekarang harus menawarkan narasi yang jelas, kohesif, dan konsisten. Meskipun isu status Taiwan mungkin sensitif dan kontroversial, tetapi tidak demikian dengan isu Selat Taiwan.
Marc Julienne mengatakan, "Selat Taiwan adalah jalur perdagangan internasional. Menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa, perairan teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar, sehingga Tiongkok tidak memiliki kedaulatan yang dia klaim di Selat Taiwan."
Media Central News Agency (CNA) kemudian bertanya tentang kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jin-ping (習近平) ke Prancis pada musim semi.
Marc Julienne menunjukkan, selain Prancis, Xi Jin-ping juga akan mengunjungi Hongaria dan Serbia, dua negara dengan pemerintahan yang relatif pro-Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok memang menargetkan Prancis sebagai mitra mereka.
Pernyataan ini mengundang tawa di antara peserta seminar. "Ini juga bukan hal buruk," ujar Marc Julienne.
Dia berharap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam dialognya dengan Tiongkok, tidak lupa bahwa dia tidak hanya mewakili Prancis, tetapi juga Uni Eropa dan mitra Indo-Pasifik,
"Jika Emmanuel Macron ingin menjadi kekuatan besar di Indo-Pasifik, maka posisi diplomatiknya harus konsisten. Yang mana hal ini tidak dia lakukan saat kunjungan ke Tiongkok pada April tahun lalu," tambah Marc Julienne
Schweisgut menyampaikan, situasi internasional saat ini berada dalam fase transisi, yakni menunggu pemilihan Parlemen Eropa dalam tiga bulan mendatang, serta pemilihan presiden AS pada bulan November.
"Mungkin tidak akan ada KTT UE-Tiongkok selama satu tahun ke depan, hanya tersisa pertemuan bilateral antara Tiongkok dan negara-negara Eropa, sehingga kunjungan Xi Jin-ping ke Prancis kali ini adalah kesempatan penting untuk menyampaikan pesan keseluruhan Eropa. Perlu ada koordinasi bersama untuk memastikan pesan yang jelas kepada Tiongkok," terang Schweisgut
Marc Julienne dalam wawancaranya dengan CNA, menganalisis lebih lanjut bahwa pentingnya Taiwan di Eropa mungkin belum sepenuhnya disepakati. Banyak negara "tidak berani bersuara" tentang situasi Selat Taiwan dan isu Taiwan, tetapi ini merupakan "konsensus yang sedang dibangun".
Sebagai contoh, empat tahun yang lalu, tidak ada yang mengetahui peran yang dimainkan Taiwan dalam semikonduktor, tetapi sekarang sudah tidak diragukan lagi.
Dia menjelaskan bahwa sikap internasional terhadap prestasi pemerintahan Presiden Tsai sangat positif. Taiwan dapat mempertimbangkan untuk terus bergerak ke arah ini, menunjukkan bahwa Taiwan adalah mitra yang konstruktif, tidak memprovokasi, dan juga tidak merespons provokasi dari Tiongkok.
"Karena inilah yang diinginkan Tiongkok, memprovokasi Taiwan, berharap Taiwan membuat kesalahan," tambah Marc Julienne.