(Taiwan, ROC) --- Apakah Anda pernah mendengar tentang surat izin perekrutan? Bagi majikan yang ingin mengajukan perekrutan langsung, dokumen ini sangat penting. Bagi PMA (Pekerja Migran Asing), baik untuk mengajukan izin tinggal, asuransi kesehatan, maupun mengganti majikan, dokumen resmi ini sangatlah esensial.
Namun demikian, serikat pekerja menemukan bahwa dokumen penting ini seringkali berada di tangan agensi, yang mana tentunya akan sangat merugikan, baik bagi PMA maupun majikan.
Oleh karena itu, mereka secara khusus menyerukan kepada publik untuk jangan mengabaikannya.
Sekjen Serikat Pekerja Perawat Rumah Tangga di Kota Taoyuan, Huang Tzu-hua (黃姿華), menyatakan bahwa saat ini mereka memiliki sekitar 400 anggota. Ketika harus menangani keluhan dan konsultasi para warga, dia seringkali menemukan bahwa surat izin perekrutan tidak berada di tangan majikan atau PMA, bahkan kedua belah pihak seringkali tidak mengetahui dimana keberadaan surat izin perekrutan.
Huang Tzu-hua melanjutkan, surat izin perekrutan ini sebenarnya adalah dokumen bukti paling penting untuk pekerja migran bekerja secara legal di Taiwan.
Huang Tzu-hua mengatakan, "Mengapa seorang pekerja migran bisa memiliki izin tinggal? Bagaimana periode validitas izin tinggalnya ditentukan? Sebenarnya, semuanya berdasarkan tanggal yang tertera di surat izin perekrutan ini. Misalnya, mengapa pekerja migran bisa memiliki asuransi kesehatan? Semua ini membutuhkan surat izin perekrutan sebagai bukti, serta jika pekerja migran ingin mengajukan pemutusan kontrak untuk mengganti majikan, atau ingin melakukan perpanjangan kontrak, maka semuanya membutuhkan surat izin perekrutan ini."
Huang Tzu-hua melanjutkan, jika salinan asli dari surat izin perekrutan tidak berada di tangan kedua belah pihak, baik pekerja maupun majikan, maka keduanya bisa menghadapi masalah besar.
Sebagai contoh, beberapa pekerja migran yang sudah menemukan agen baru dan majikan baru, mereka biasanya akan menghadapi kesulitan dari agen lama yang tidak mau mengembalikan surat izin perekrutan secara langsung, bahkan mencoba untuk mengeksploitasi situasi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Hal ini kemudian akan berdampak pada gagalnya sang pekerja migran untuk pindah pekerjaan.
Di sisi lain, ketika kontrak kerja pekerja migran berakhir, dan majikan ingin melanjutkan perekrutan secara langsung (direct hiring), mereka baru menyadari bahwa surat izin perekrutan berada di tangan agen.
Huang Tzu-hua berpendapat, kebanyakan agensi tidak mengembalikan surat izin perekrutan ke pekerja migran dan majikan secara proaktif, yang sebenarnya sudah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 40 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, yang dapat dikenai sanksi denda, mulai dari NT$60.000 hingga NT$300.000.
Namun, ketika keluhan ini disampaikan ke otoritas ketenagakerjaan setempat, banyak staf yang tidak menyadari kalau agensi telah melanggar hukum.
Tidak hanya tidak mengenakan denda, tetapi juga tidak menuntut agensi untuk segera mengembalikan surat izin perekrutan kepada pemiliknya, seolah-olah hal tersebut tidak masalah.
Huang Tzu-hua merasa sikap pemerintah seperti ini sangat dipertanyakan.
Huang Tzu-hua mengingatkan, ketika warga membeli, menjual, atau menyewa properti, jika mereka menggunakan jasa agen, maka mereka pasti akan mendapatkan kembali dokumen penting, seperti akta tanah atau kontrak sewa.
Dengan cara yang sama, adalah hal yang sangat wajar bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun majikan, untuk memiliki surat izin perekrutan di tangan mereka. Ia berharap semua orang tidak membiarkan hak mereka terabaikan.